Daerah
Pemprov Papua Tengah akan Perketat Perizinan Usaha Perkebunan
<p><!-- BEGIN THEIA POST SLIDER --></p>

<p>PAPUATENGAHNEWS &#8211; Demi berkelanjutan dan tata kelola yang baik dalam sektor perkebunan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mengawasi dan menertibkan perizinan usaha perkebunan.<br>Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Tengah melalui Plt.Asisten II Setda Papua Tengah H.Tumiran setelah menerima dokumen evaluasi perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dari Pemerintah Provinsi Papua diruang rapat Gubernur Papua Tengah,Selasa (24/6).<br>Informasi yang didapat ada 3 (tiga)lokasi.<br>Dua lokasi wajib melakukan perbaikan tata kelola, sedangkan satu lokasi lainya dicabut izin usahanya.<br>Demikian juga tiga lokasi yang berada di Nabire , satu dicabut izin usahanya sementara dua lain harus melakukan perbaikan tata kelola.<br>&#8220;Ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengawasi dan menertibkan perizinan usaha perkebunan demi keberlangsungan dan tata kelola yang baik,&#8221; tutur Tumiran.<br>Plt.Asisten II Setda Papua Tengah Tumiran menerangkan dari hasil evaluasi terhadap 6 (enam) Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kabupaten Nabire dan Mimika telah ditemukan rekomendasi penting<br>Namun demikian, proses pencabutan perizinan akan tetap mengikuti prosedur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<br>Menurut Tumiran, Pemprov Papua Tengah akan membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan yang akan ditunjuk oleh Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 98 dan Nomor 7, sehingga tidak serta merta dicabut tetapi melalui tahapan dan mekanisme yang harus dilalui. (ing elsa)</p>

<p><!-- END THEIA POST SLIDER --></p>
