{"id":1476,"date":"2025-07-31T14:26:56","date_gmt":"2025-07-31T05:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/?p=1476"},"modified":"2025-07-31T14:26:56","modified_gmt":"2025-07-31T05:26:56","slug":"bappeda-nabire-gelar-bimtek-stanting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/bappeda-nabire-gelar-bimtek-stanting\/","title":{"rendered":"Bappeda Nabire Gelar Bimtek Stanting"},"content":{"rendered":"\n

NABIRE- papuatengah.info – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Senin (1\/7) di Aula Bappeda.
Bimtek di buka Sekda Kabupaten Nabire Piter Erari,SE.,M.Si atas nama Bupati Mesak Magai,S.Sos.,M.Si.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Kepada Bappeda Kabupaten Nabire Dr.Mukayat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire terkait kasus Stanting tidak pernah dan tidak akan tinggal diam.
Pemkab terus bergerak dan berupaya agar Stanting terus menurun dan lenyap dari Kabupaten Nabire.<\/p>\n\n\n\n

Terang Dr.Mukayat, Bimtek ini memiliki arti yang sangat penting untuk menentukan progres aksi-aksi Bappeda dalam upaya menurunkan Stating oleh Tim DPS tahun 2025.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Kegiatan penurunan Stating diatur dalan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 72 tahun 2006, Peraturan BKPN Nomor 12 tahun 2021, UU Nomor 6 tahun 2011 tentang UU Desa karena membutuhkan kampung-kampung untuk Stanting, diperbarui dengan UU Nomor 3 tahun 2024.
Lanjutnya, ada 3 Peraturan di Kemendagri Tentang Stanting, Permendagri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).<\/p>\n\n\n\n

“Stanting terjadi karena SPM, ada 6 OPD wajib memberikan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perumahan, Sosial, dan PPKB,” tuturnya.
“Masih ada Permendagri Nomor 12 tahun 2024 bahwa kegiatan Stanting harus ada di OPD tahun 2025. Lalu Permendagri Nomor 15,” tahun 2024 bahwa setiap menyusun APBD harus menyertakan Stanting,” imbuhnya.<\/p>\n\n\n\n

Ditegaskan Dr.Mukayat masalah Stanting menjadi sangat penting karena program Indonesia Emas tahun 2045 bisa terganjal.
Kepada Bappeda mengingatkan dengan menggambarkan bahwa dulu Bappeda mempunyai 8 aksi, yaitu aksi situasi artinya bagaimana situasi suatu daerah dan bagaimana solusinya.
Lalu aksi selesai atau menyelesaikan masalah dilanjut aksi tiga aksi Rembug Stanting yang muaranya muncul aksi pemerintah daerah.
Aksi 4 penerbitan Peraturan Bupati sebagai payung hukum penanganan Stanting.
Aksi 5 berdayakan masyarakat kampung dan kelurahan dilanjutkan dengan aksi 6 yaitu Sistem Menejemen Data dan yang bertanggung jawab adalah Bappeda, ketujuh pengukuran dan mengaktivasi Stanting dan yang bertanggung jawab Dinas Kesehatan, lalu aksi 8 final.
“Ini membutuhkan banyak biaya karena aksi 1-8 minimal dilakukan 4 kali dalam setahun.Namun menurut Tim Ahli cukup 4 aksi yang dilaksanakan yaitu Analisa Situasi, Perencanaan, Implementasi dan Strategi,” ungkapnya.
Diterangkan Dr.Mukayat bahwa di Kemendagri ada 3 bagian yang salah satunya berkepentingan dengan Stanting di kabupaten.
Cawe-cawe Kemendagri karena ada strategi, intervensi, intermedia, output dan impek atau dampak.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, Sekda Kabupaten Nabire Piter Erari, SE.,M.Si mengatakan bahwa masalah kesehatan berupa Stanting itu sangat penting mengingat data Stanting di Kabupaten Nabire mencapai angka diatas 1.000.
Oleh karena kita harus menekan agar Stanting di Kabupaten Nabire turus turun serendah mungkin.
“Penyakit yang satu ini memang berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat, mungkin ada gangguan atau kesehatan khusus yang dialami oleh kedua orangtuanya yang berdampak pada anak yang Stanting,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Sehingga hak itu perlu menjadi perhatian serius bukan hanya satu dua OPD tetapi semua harus serius menangani masalah Stanting.
“Saat saya bersama Pak Wakil Bupati ke RSUD Nabire, sekitar 20 anak dilahirkan ada,8-9 yang lahir tudak normal dan sempat dirawat sampai dua bulan,” tuturnya.<\/p>\n\n\n\n

Untuk itu, Sekda Kabupaten Nabire meminta kepada semua pihak khususnya OPD terkait termasuk orangtua untuk serius dengan Stanting.
“Kerjasama itu sangat penting, koordinasi, integrasi dan juga pendekatan guna percepatan penurunan angka Stanting,” tegasnya.
Menurutnya, 15 Distrik di Kabupaten Nabire, kasus Stanting semua ada.Oleh karena perlu perhatt dan penanganan serius semua pihak dan salah satunya dengan menyelenggarakan Bintek ini. (ing elsa)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NABIRE- papuatengah.info – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Senin (1\/7) di Aula Bappeda.Bimtek di buka Sekda Kabupaten Nabire Piter Erari,SE.,M.Si atas nama Bupati Mesak Magai,S.Sos.,M.Si. Kepada Bappeda Kabupaten Nabire Dr.Mukayat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire terkait kasus Stanting tidak pernah dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1462,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,337,494],"tags":[],"class_list":["post-1476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","category-kesehatan","category-papua-tengah"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1476"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2794,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476\/revisions\/2794"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1462"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}