{"id":4319,"date":"2025-09-10T09:41:51","date_gmt":"2025-09-10T00:41:51","guid":{"rendered":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/?p=4319"},"modified":"2025-09-10T09:41:53","modified_gmt":"2025-09-10T00:41:53","slug":"bahas-penolakan-pembentukan-dob-mapia-raya-dprp-pt-dialog-bareng-tim-pansus-dprk-dogiyai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/bahas-penolakan-pembentukan-dob-mapia-raya-dprp-pt-dialog-bareng-tim-pansus-dprk-dogiyai\/","title":{"rendered":"Bahas Penolakan Pembentukan DOB Mapia Raya, DPRP-PT Dialog Bareng Tim Pansus DPRK Dogiyai"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

NABIRE\u00a0<\/strong>– centralmedia – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP-PT) melangsungkan dialog bareng bersama Panitia Khusus (Pansus) penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Dogiyai serta perwakilan masyarakat Dogiyai.
Agenda inti dari ertemuan yang berlangsung di sebuah rumah Sari Kuring Nabire, Selasa (9\/9\/2025) adalah penolakan keras terhadap rencana pembentukan DOB Mapia Raya.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n



Ketua Pansus Penolakan DOB Mapia Raya DPRK Dogiyai Yohanes Degei, S.IP, mengungkapkan dialog ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi besar yang terjadi beberapa bulan lalu di Dogiyai.\u00a0
“DPRK Dogiyai sebagai perwakilan rakyat telah menerima aspirasi penolakan tersebut dan meresponsnya dengan membentuk sebuah Pansus danb hari ini kami menyampaikan aspirasi tersebut ke DPRP-PT dan akan dilanjutkan ke DPR RI, tutur Yohanes Degei
Yohanes menjelaskan bahwa rencana pembentukan DOB Mapia Raya sudah ada sebelum masa jabatan eksekutif dan legislatif yang baru, sehingga mereka merasa perlu untuk meminta penjelasan kepada DPRP-PT.

“Pansus ingin mendengar respons dari pemerintah pusat terkait rencana pemekaran ini. Ia mengakui bahwa ada pro dan kontra di tengah masyarakat Dogiyai, yang membuat situasi menjadi kompleks,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n



Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elabi membenarkan bahwa surat terkait pemekaran dan penolakan masyarakat telah masuk di DPRP-PT.
“Kami di DPRP-PT telah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk DPRK Dogiyai, mahasiswa dan tokoh masyarakat,” ujarnya.
Diben Elabi menjelaskan bahwa wacana pemekaran Mapia Raya sudah ada sebelum Provinsi Papua Tengah terbentuk.
Menurutnya, selama terbentuknya DPRP-PT, belum ada aspirasi resmi yang diterima terkait pemekaran DOB tersebut.
“Aspirasi penolakan DOB yang sudah ada ini merupakan usulan dari masa provinsi induk,,” jelas Elabi.\u00a0
Wakil Ketua I itu menambahkan bahwa DPRPT akan menugaskan anggotanya untuk mendampingi DPRK Dogiyai ke Komisi II DPR RI.
“Peran DPRPT dalam proses ini adalah sebagai penyambung lidah rakyat. Tugas kami hanya meneruskan saja,” lanjutnya.

Diben Elabi menyatakan hal yang juga penting adalah memenuhi syarat pemekaran. Menurutnya, jika suatu daerah memenuhi syarat dan memang diinginkan oleh masyarakat, maka pemekaran bisa dipertimbangkan seraya mengingatkan agar tidak memekarkan wilayah yang tidak memenuhi syarat.
“Syarat yang utama dari pamekaran itu , masyarakat memang menghendaki pemekaran tersebut dan dukungan dan keinginan masyarakat adalah kunci utama dalam proses pemekaran suatu daerah.(ing elsa)<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NABIRE\u00a0– centralmedia – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP-PT) melangsungkan dialog bareng bersama Panitia Khusus (Pansus) penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Dogiyai serta perwakilan masyarakat Dogiyai.Agenda inti dari ertemuan yang berlangsung di sebuah rumah Sari Kuring Nabire, Selasa (9\/9\/2025) adalah penolakan keras terhadap rencana pembentukan DOB Mapia […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4321,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,505,181,494,5,184],"tags":[],"class_list":["post-4319","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","category-headlines","category-nasional","category-papua-tengah","category-politics","category-sosial"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4319"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4319\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4323,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4319\/revisions\/4323"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4321"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}