{"id":5324,"date":"2025-12-10T21:03:31","date_gmt":"2025-12-10T12:03:31","guid":{"rendered":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/?p=5324"},"modified":"2025-12-12T23:16:15","modified_gmt":"2025-12-12T14:16:15","slug":"aksi-hari-ham-sedunia-di-nabire-berjalan-kondusif-massa-sampaikan-10-tuntutan-dpr-papua-tengah-terima-aspirasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/aksi-hari-ham-sedunia-di-nabire-berjalan-kondusif-massa-sampaikan-10-tuntutan-dpr-papua-tengah-terima-aspirasi\/","title":{"rendered":"Aksi Hari HAM Sedunia di Nabire Berjalan Kondusif : Massa Sampaikan 10 Tuntutan, DPR Papua Tengah Terima Aspirasi"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Nabire , Rabu 10 Desember 2025 \u2014 Aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2025 berlangsung aman dan kondusif di Kota Nabire. Ribuan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Bersama Mahasiswa dan Pelajar melakukan demonstrasi sejak pukul 08.00 WIT hingga 17.30 WIT, sebelum mengakhiri aksi dengan longmarch menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah.<\/p>\n\n\n\n

Aksi ini diliput oleh wartawan Central Media Papua Tengah, Alvira Nur, yang melaporkan bahwa massa datang dengan membawa 10 tuntutan strategis terkait situasi HAM di Tanah Papua. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Andow, perwakilan KNPB Nabire.<\/p>\n\n\n\n

10 Tuntutan Hari HAM Sedunia 2025 di Nabire<\/p>\n\n\n\n

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, massa menegaskan bahwa kondisi HAM di Tanah Papua telah memasuki fase darurat, ditandai pengungsian massal, penyiksaan, pembatasan ruang sipil, dan tindakan represif aparat. Mereka juga menyoroti ekspansi industri ekstraktif, perampasan tanah adat, serta penolakan akses lembaga internasional oleh pemerintah Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Berikut 10 tuntutan resmi yang disampaikan:
1. Hentikan operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengejaran kampung; tarik pasukan non-organik dari Papua.
2. Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen.
3. Terima dan laporkan fakta PBB\/Commission of Inquiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat.
4. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk anak-anak yang dikriminalisasi.
5. Hentikan ekspansi industri ekstraktif: Freeport, Blok Wabu, sawit, dan Food Estate.
6. Hentikan pengambilalihan lahan tanpa izin masyarakat adat serta pendirian pos-pos militer yang memaksa penduduk mengungsi.
7. Laksanakan pemulihan tanah adat dan sumber-sumber penghidupan yang rusak akibat operasi militer.
8. Hentikan pembungkaman budaya dan digital, termasuk kriminalisasi simbol identitas dan pemutusan internet.
9. Bentuk mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, termasuk mandat Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat.
10. Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai penyelesaian final akar konflik.<\/p>\n\n\n\n

Dokumen tuntutan ini ditandatangani oleh KORLAP Ananias Dow, Wakorlap Melianus Duwitau, serta Penanggung Jawab Front Rakyat Bersama Mahasiswa dan Pelajar.<\/p>\n\n\n\n

11 Anggota DPR Papua Tengah Hadir Terima Massa<\/p>\n\n\n\n

Setibanya di Gedung DPR Papua Tengah, massa diterima langsung oleh 11 anggota DPR, yaitu:
1. Bpk. Piter Worabai
2. Bpk. Henes Sondegau
3. Bpk. Julius Miggoni
4. Bpk. Anis Labene
5. Bpk. Jimy Patabang
6. Bpk. Gabriel Wakerkwa
7. Ibu Naomi Kotouki
8. Ibu Damiana Teisege
9. Ibu Stela Misiro
10. Bpk. Herman Enumbi
11. Bpk. Fransiskus Magai<\/p>\n\n\n\n

Kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat secara langsung.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Anis Labene: Aspirasi Akan Dibawa ke Tingkat Pemerintah & Kementerian<\/p>\n\n\n\n

Anggota DPR Papua Tengah Anis Labene menegaskan bahwa seluruh tuntutan masyarakat akan dibahas dan diteruskan ke instansi terkait.<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

\u201cKami siap meneruskan aspirasi ini kepada Pak Gubernur, kementerian terkait seperti Kemenko Polhukam dan Kemenkumham. Ini adalah tugas kami sebagai wakil rakyat,\u201d ujar Labene.<\/p>\n\n\n\n

Ia juga mengapresiasi Polres Nabire yang mengawal aksi dengan pendekatan humanis.<\/p>\n\n\n\n

Penjelasan Ibu Naomi Kotouki: Longmarch Keputusan Situasional<\/p>\n\n\n\n

Anggota Komisi V, Ibu Naomi Kotouki, menjelaskan bahwa keputusan mengizinkan longmarch diambil karena pertimbangan keamanan di lapangan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cJika kami menahan massa terlalu lama, situasi bisa berubah. Karena itu kami turun langsung dan berkoordinasi dengan Polres agar longmarch tetap aman,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n

Kapolres Nabire: Keamanan Menjadi Prioritas Utama<\/p>\n\n\n\n

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K menegaskan bahwa perubahan taktis dilakukan untuk menjaga stabilitas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDinamika lapangan berubah, dan keputusan harus diambil cepat. Kami mengawal agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tanpa gangguan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Penutup<\/p>\n\n\n\n

Aksi Hari HAM Sedunia 2025 di Nabire menjadi bukti bahwa ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah masih terbuka. Kolaborasi antara DPR Papua Tengah dan Polres Nabire juga menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan koordinatif adalah kunci menjaga keamanan daerah.<\/p>\n\n\n\n

Dengan penerimaan aspirasi ini, masyarakat menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menangani isu HAM, konflik, dan perlindungan masyarakat adat di Papua.(Red)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nabire , Rabu 10 Desember 2025 \u2014 Aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2025 berlangsung aman dan kondusif di Kota Nabire. Ribuan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Bersama Mahasiswa dan Pelajar melakukan demonstrasi sejak pukul 08.00 WIT hingga 17.30 WIT, sebelum mengakhiri aksi dengan longmarch menuju kantor DPR Provinsi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5328,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,494],"tags":[481,475,474],"class_list":["post-5324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","category-papua-tengah","tag-daerah","tag-nabire","tag-papua-tengah"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5324"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5324\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5338,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5324\/revisions\/5338"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}