Nabire, Papua Tengah-centralmedia –  Komandan Korem 173/Praja Vira Braja (PVB) Brigjen TNI Frits W.R. Pelamonia menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yorris Raweyai, bersama rombongan di Makorem 173/PVB, Jalan Kusuma Bangsa, Nabire, Rabu (15/10/2025).

Kunjungan tersebut menjadi ajang audiensi dan dialog terbuka antara DPD RI dan jajaran TNI di Papua Tengah, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat serta membahas isu-isu strategis terkait kesejahteraan rakyat, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Brigjen TNI Frits W.R. Pelamonia menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD RI terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Tengah.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Yorris Raweyai beserta rombongan. Korem 173/PVB siap bersinergi dengan semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” ujar Brigjen Frits.

Audiensi tersebut turut membahas pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan, sejalan dengan instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Sementara itu, Yorris Raweyai menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung—termasuk dari unsur TNI yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Usai berdialog, rombongan DPD RI meninjau langsung program Ketahanan Pangan (Han Pangan) Korem 173/PVB, yang menjadi salah satu program unggulan satuan di bawah komando Brigjen Frits. Program ini dikembangkan secara mandiri oleh para prajurit dan mencakup sektor pertanian, perikanan, peternakan ayam pedaging dan petelur, hingga budidaya sayur hidroponik.

Menurut Yoris, inisiatif Korem 173/PVB ini merupakan contoh konkret bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Kami akan terus mendukung program-program semacam ini agar dapat dikembangkan lebih luas.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Korem 173/PVB. Ini bukan sekadar kegiatan militer, tapi bentuk nyata kontribusi TNI dalam mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat,” ungkap Yorris Raweyai.
“Kami melihat secara nyata bagaimana Korem 173/PVB berkontribusi aktif dalam mendukung kesejahteraan rakyat, tidak hanya melalui tugas pokok pertahanan keamanan, tetapi juga melalui program nyata seperti ketahanan pangan (Han Pangan) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuh Yorris Raweyai.

Menurutnya, apa yang dilakukan Korem 173/PVB menjadi contoh bahwa ketahanan nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tapi juga pada kemandirian ekonomi rakyat.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen antara DPD RI dan TNI AD dalam memperkuat pembangunan nasional dari wilayah timur Indonesia.

Melalui kunjungan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih solid antara lembaga legislatif dan TNI dalam mendukung kesejahteraan rakyat serta memperkokoh semangat “Praja Vira Braja” dalam pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara.(Humas Korem/ing elsa)

NABIRE, Papua Tengah- centralmedia— Para sopir angkutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum lintas Meepago memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayanan hingga adanya jawaban pasti dari pemerintah dan DPRD terkait persoalan jalan rusak serta ketersediaan BBM di wilayah pegunungan.

Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago, Chandra dan beberapa sopur yang hadir dalam pertemuan dengan DPRD menjelaskan bahwa fokus pembahasan hari ini menyangkut dua hal utama, yaitu masalah infrastruktur jalan dan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM).

Menurut pernyataannya, pihak DPRD telah menerima masukan dan kini sedang berupaya merumuskan solusi bersama instansi teknis terkait. Para sopir juga diminta menyerahkan data jumlah kendaraan yang beroperasi lintas daerah, guna menghitung kebutuhan BBM harian.
Mereka menunggu kepastian jawaban dari pemerintah terkait rusaknya jalan di kilometer 141 dan sekitarnya.

Namun hingga sore ini, belum ada tanggapan resmi dari DPRD maupun instansi terkait.

“Kami belum menerima jawaban pasti. Karena itu, kami tetap menyatakan sikap untuk tidak beraktivitas, baik angkutan logistik maupun penumpang, sampai ada keputusan,” ungkap Ketua Asosiasi Chandra.

Ia menambahkan, kondisi jalan di kilometer 141 masih sangat berbahaya dan sering terjadi kecelakaan, termasuk insiden terbaru kendaraan Hilux yang terguling di lokasi tersebut.
Oleh karena itu, sebelum ada
kepastian, mereka meminta kepada semua sopir Angkutan Umum dan Pengangkut Logistik untuk tidak beroperasi dulu.

Terkait keamanan di jalur lintas, pihak kepolisian disebut telah menawarkan solusi teknis, namun para sopir masih menunggu tindak lanjut pelaksanaannya.

“Harapan kami, paling tidak untuk jangka pendek menjelang arus mudik Desember, akses jalan bisa dilancarkan dulu. Soal jangka panjangnya, kami serahkan kepada pemerintah,” ujarnya.
Hingga berita ini dinaikkan, para sopir berada di Loka.Mereka menghentikan mobil angkutan umum dan pengangkut logistik untuk tidak beroperasi. (red)

Pj.Sekda “Siap Bantu Asosiasi, Koordinasi dengan Balai dan Pertamina “

Nabire, Papua Tengah — Ratusan pengemudi pengangkut logistik dan angkutan umum lintas Meepago menggelar aksi damai di kawasan Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025). Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan tiga tuntutan utama yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas distribusi barang dan penumpang antar kabupaten.

Adapun tiga tuntutan tersebut yakni:

1. Perbaikan akses jalan yang rusak parah,
2. Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), dan
3. Jaminan keamanan selama perjalanan.

Sebanyak tujuh perwakilan sopir diterima secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat Kantor Gubernur. Mereka disambut oleh Plt. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).

Dalam dialog tersebut, para pengemudi menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak, terutama di kilometer 141 ruas Nabire–Paniai, sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat kelancaran distribusi logistik menuju Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.

Menanggapi hal tersebut, dr. Silwanus Sumule menjelaskan bahwa ruas jalan Nabire–Paniai merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap akan mendorong percepatan perbaikannya dengan berkoordinasi langsung bersama pihak terkait.

“Teman-teman dari Balai sudah menyatakan siap membantu. Semua peralatan akan digerakkan dari KM 126 untuk memperbaiki ruas di KM 141. Kami berharap perbaikan bisa segera dilakukan, mengingat distribusi logistik akan meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan Desember nanti,” ujar Sumule.

Selain infrastruktur, persoalan lain yang disampaikan para sopir ialah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Sekda menyebut pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi atas hambatan tersebut.

“Soal BBM ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi untuk mengetahui di mana letak kendalanya,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, dr. Silwanus Sumule mengapresiasi sikap para sopir yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan terbuka.

“Diskusinya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak masukan dan tentu akan memilah mana yang bisa segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” pungkasnya.(red)

NABIRE, Papua Tengah – centralmedia – Lebih dari 700 pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Kabupaten Deiyai menggelar aksi unjuk rasa di Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025).
Demo secara damai itu menuntut 3 (tiga) point inti. Pertama perbaikan jalan rusak yang telah mengakibatkan terbaliknya kendaraan sampai merenggut nyawa.
Kedua, terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selalu susah didapat.
Ketiga, keamanan selama dalam perjalanan mengantar penumpang dan atau barang.

Koordinator Lapangan alias Korlap yang juga Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Kabupaten Nabire Chandra dalam orasinya menyampaikan ketiga tuntutan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Chandra menyatakan aspirasi soal Jalan Rusak, sulitnya,mendapatkan BBM sehingga kesulitan mendistribusikan barang kedaerah atau kabupaten lain di wilayah Meepago.

Dihadapan Kapolres Nabire, Wakapolres, Dirintel Polda Papua Tengah, Perwakilan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, perwakilan Satpol PP, menyampaikan keluhan serius mengenai kondisi jalan di kilometer 141 yang sangat mempengaruhi kelancaran pengangkutan barang di wilayah tersebut.
“Kami ingin jalan diperbaiki karena kondisi saat ini sering mempersulit kami dalam menjalankan tugas, terutama dalam mendukung distribusi logistik di Papua Tengah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tuntutan ini disampaikan tanpa adanya paksaan, dan asosiasi berharap dapat segera bertemu dengan dinas terkait dari pemerintah provinsi untuk membahas dan mencari solusi yang tepat.
“Aspirasi ini murni dari kami dan kami mohon agar Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah segera menanggapi dengan serius,” tegasnya.

Chandra juga menyoroti pentingnya peran mereka dalam menjaga roda perekonomian di Papua Tengah seraya mengingatkan bahwa jika aktivitas mereka terganggu, dampaknya akan langsung dirasakan oleh keluarga dan masyarakat luas.
Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah dapat memberikan dukungan, agar operasional pengangkutan logistik dapat berjalan lancar.
Sementara itu Pemerintah Daerah pun mendapatkan apresiasi dari para pengemudi karena telah membuka ruang dialog bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Momen ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan logistik demi kemajuan wilayah Papua Tengah.
Aksi aspirasi berjalan dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan, menandakan harapan dan komitmen pengemudi logistik untuk terus mendukung pembangunan daerah Papua Tengah.

7 Perwakilan Diterima Berdialog Langsung dengan Pihak Pemprov
Pasca menyampaikan orasi, pihak Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka ruang bagi 7 perwakilan Asosiasi untuk bertemu langsung dengan Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Papua Tengah di Kantor Gubernur.
Sementara rekan-rekannya yang lain menunggu hasil dialog tersebut.

Mogok Berlarut, Ganggu Perekonomian Papua Tengah

Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Nabire Papua Tengah Chandra menyinggung bahwa bila para pengumudi mogok selama beberapa hari maka dipastikan roda perekonomian di Papua Tengah utamanya wilayah Meepago akan sangat terganggu.

Oleh karena itu ia meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat mendengar aspirasi dan mencarikan solusi sesegera mungkin. (ing elsa)

Pilihan Redaksi :  Putusan Mahkamah Konstitusi yang Adil Penting Demi Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Papua Tengah

NABIRE -enagonews – Tuntutan para pencari kerja berkode “R” terus disuarakan lewat aksi demo damai.
Seperti beberapa hari ini mereka terus beraksi memperjuangkan nasib mereka.
Kamis (9/10/2025) mereka kembali melakukan aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.

Kedatangan mereka kali ini membawa tuntutan yaitu prioritas dalam penerimaan pegawai di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah dan dan segera meminta solusi atas kegagalan massal dalam rekrutmen tahun 2024. Aksi ini menyoroti sengitnya persaingan kerja di Papua Tengah.

Koordinator Lapangan para pencari kerja berkode “R” Yusak Nawipa, mengatakan, sebagai DOB baru, Provinsi Papua Tengah seharusnya membuka lapangan kerja yang luas. Namun, realitas pahit di tahun 2024 menunjukkan sebaliknya, di mana banyak dari mereka yang berjuang keras justru gagal lolos seleksi.
“Kami minta kejelasan dan prioritas.Sudah satu bulan kami berjuang dengan damai dan tertib,” ujarnya.
” Kami merasa layak dan harus diprioritaskan dalam setiap penerimaan pegawai yang akan datang,” tegasnya.
Dengan mendatangi Kantor DPRPT, tentu
mereka menaruh harapan besar pada DPRPT sebagai lembaga legislatif dan penyalur aspirasi rakyat.
Mereka meminta agar DPRPT tidak hanya menerima keluhan, tetapi juga mengawasi secara ketat tindak lanjut dari aspirasi yang telah mereka sampaikan, memastikan suara mereka benar-benar diperjuangkan.

Aspirasi ini langsung direspons oleh Wakil Ketua IV DPRPT, John NR Gobay. Gibai berjanji untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur dan BKPSDM guna mencari solusi jelas atas masalah yang dihadapi oleh mereka.
Waket IV DPRPT mengatakan bahwa solusi yang paling memungkinkan adalah dengan mengajukan permohonan penambahan kuota penerimaan khusus bagi Provinsi Papua Tengah.
Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk mengakomodasi jumlah pencari kerja yang membludak.
John Gobai juga akan meminta agar standar penilaian (passing grade) dalam seleksi pegawai dapat diturunkan.
Namun demikian, kata Gibai bahwa keputusan itu berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Kami butuh dukungan dari masyarakat agar pintu ini dapat terbuka,” ujar Gobay.

Dalam keselamatan itu, Jihn Gobay memberikan penegasan penting mengenai komitmen DPRPT terhadap Orang Asli Papua (OAP).
“Pasti prioritasnya adalah orang asli Papua.
“Kami sudah mendata orang asli Papua. Karena bagi kami, anak negeri harus diutamakan untuk diterima,” pungkasnya. (red)