Connect with us
IMG-20250812-WA0016

Headlines

Apa itu Tuntutan 17+8 ? Berikut Perinciannya

Published

on

Share berita :

centralmedia- Saat ini diberbagai media baik online maupun offline dipenuhi dengan pemberitaan seputar demo di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia.
Saat ini mengemuka dan panas diperbincangkan bertajuk Tuntutan 17+8.
Lalu apa isi dari Tuntutan 17+8.
Dilansir dari Kompas.com, Tuntutan 17+8 itu adalah :

Tuntutan kepada Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.



Tuntutan kepada DPR
3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tuntutan kepada Ketum Parpol
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tuntutan kepada TNI
12. Segera kembali ke barak, hentikan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tuntutan kepada Kementerian Sektor Ekonomi 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.



8 Tuntutan Lain Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2026, yakni :
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan Tinjau serius kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.
Evaluasi UU Cipta Kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN. (***)

Advertisements
Ad 3
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Daerah

Wakil Ketua DPD RI Yorris Raweyai Kunjungi Korem 173/PVB, Apresiasi Program Ketahanan Pangan di Papua Tengah

Published

on

Share berita :

Nabire, Papua Tengah-centralmedia –  Komandan Korem 173/Praja Vira Braja (PVB) Brigjen TNI Frits W.R. Pelamonia menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yorris Raweyai, bersama rombongan di Makorem 173/PVB, Jalan Kusuma Bangsa, Nabire, Rabu (15/10/2025).

Kunjungan tersebut menjadi ajang audiensi dan dialog terbuka antara DPD RI dan jajaran TNI di Papua Tengah, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat serta membahas isu-isu strategis terkait kesejahteraan rakyat, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Brigjen TNI Frits W.R. Pelamonia menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD RI terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Tengah.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Yorris Raweyai beserta rombongan. Korem 173/PVB siap bersinergi dengan semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” ujar Brigjen Frits.

Audiensi tersebut turut membahas pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan, sejalan dengan instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Sementara itu, Yorris Raweyai menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung—termasuk dari unsur TNI yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Usai berdialog, rombongan DPD RI meninjau langsung program Ketahanan Pangan (Han Pangan) Korem 173/PVB, yang menjadi salah satu program unggulan satuan di bawah komando Brigjen Frits. Program ini dikembangkan secara mandiri oleh para prajurit dan mencakup sektor pertanian, perikanan, peternakan ayam pedaging dan petelur, hingga budidaya sayur hidroponik.

Menurut Yoris, inisiatif Korem 173/PVB ini merupakan contoh konkret bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Kami akan terus mendukung program-program semacam ini agar dapat dikembangkan lebih luas.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Korem 173/PVB. Ini bukan sekadar kegiatan militer, tapi bentuk nyata kontribusi TNI dalam mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat,” ungkap Yorris Raweyai.
“Kami melihat secara nyata bagaimana Korem 173/PVB berkontribusi aktif dalam mendukung kesejahteraan rakyat, tidak hanya melalui tugas pokok pertahanan keamanan, tetapi juga melalui program nyata seperti ketahanan pangan (Han Pangan) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuh Yorris Raweyai.

Menurutnya, apa yang dilakukan Korem 173/PVB menjadi contoh bahwa ketahanan nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tapi juga pada kemandirian ekonomi rakyat.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen antara DPD RI dan TNI AD dalam memperkuat pembangunan nasional dari wilayah timur Indonesia.

Advertisement

Melalui kunjungan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih solid antara lembaga legislatif dan TNI dalam mendukung kesejahteraan rakyat serta memperkokoh semangat “Praja Vira Braja” dalam pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara.(Humas Korem/ing elsa)

Advertisements
Ad 3
Continue Reading

Business

Sopir Angkutan Lintas Meepago Hentikan Aktivitas, Tunggu Kepastian dari DPRD dan Pemerintah

Published

on

Share berita :

NABIRE, Papua Tengah- centralmedia— Para sopir angkutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum lintas Meepago memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayanan hingga adanya jawaban pasti dari pemerintah dan DPRD terkait persoalan jalan rusak serta ketersediaan BBM di wilayah pegunungan.

Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago, Chandra dan beberapa sopur yang hadir dalam pertemuan dengan DPRD menjelaskan bahwa fokus pembahasan hari ini menyangkut dua hal utama, yaitu masalah infrastruktur jalan dan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM).

Menurut pernyataannya, pihak DPRD telah menerima masukan dan kini sedang berupaya merumuskan solusi bersama instansi teknis terkait. Para sopir juga diminta menyerahkan data jumlah kendaraan yang beroperasi lintas daerah, guna menghitung kebutuhan BBM harian.
Mereka menunggu kepastian jawaban dari pemerintah terkait rusaknya jalan di kilometer 141 dan sekitarnya.

Namun hingga sore ini, belum ada tanggapan resmi dari DPRD maupun instansi terkait.

“Kami belum menerima jawaban pasti. Karena itu, kami tetap menyatakan sikap untuk tidak beraktivitas, baik angkutan logistik maupun penumpang, sampai ada keputusan,” ungkap Ketua Asosiasi Chandra.

Ia menambahkan, kondisi jalan di kilometer 141 masih sangat berbahaya dan sering terjadi kecelakaan, termasuk insiden terbaru kendaraan Hilux yang terguling di lokasi tersebut.
Oleh karena itu, sebelum ada
kepastian, mereka meminta kepada semua sopir Angkutan Umum dan Pengangkut Logistik untuk tidak beroperasi dulu.

Terkait keamanan di jalur lintas, pihak kepolisian disebut telah menawarkan solusi teknis, namun para sopir masih menunggu tindak lanjut pelaksanaannya.

“Harapan kami, paling tidak untuk jangka pendek menjelang arus mudik Desember, akses jalan bisa dilancarkan dulu. Soal jangka panjangnya, kami serahkan kepada pemerintah,” ujarnya.
Hingga berita ini dinaikkan, para sopir berada di Loka.Mereka menghentikan mobil angkutan umum dan pengangkut logistik untuk tidak beroperasi. (red)

Advertisement

Advertisements
Ad 3
Continue Reading

Business

Perwakilan Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago Diterima Pemprov Papua

Published

on

Share berita :

Pj.Sekda “Siap Bantu Asosiasi, Koordinasi dengan Balai dan Pertamina “

Nabire, Papua Tengah — Ratusan pengemudi pengangkut logistik dan angkutan umum lintas Meepago menggelar aksi damai di kawasan Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025). Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan tiga tuntutan utama yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas distribusi barang dan penumpang antar kabupaten.

Adapun tiga tuntutan tersebut yakni:

  1. Perbaikan akses jalan yang rusak parah,
  2. Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), dan
  3. Jaminan keamanan selama perjalanan.

Sebanyak tujuh perwakilan sopir diterima secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat Kantor Gubernur. Mereka disambut oleh Plt. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).

Dalam dialog tersebut, para pengemudi menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak, terutama di kilometer 141 ruas Nabire–Paniai, sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat kelancaran distribusi logistik menuju Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, dr. Silwanus Sumule menjelaskan bahwa ruas jalan Nabire–Paniai merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap akan mendorong percepatan perbaikannya dengan berkoordinasi langsung bersama pihak terkait.

“Teman-teman dari Balai sudah menyatakan siap membantu. Semua peralatan akan digerakkan dari KM 126 untuk memperbaiki ruas di KM 141. Kami berharap perbaikan bisa segera dilakukan, mengingat distribusi logistik akan meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan Desember nanti,” ujar Sumule.

Selain infrastruktur, persoalan lain yang disampaikan para sopir ialah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Sekda menyebut pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi atas hambatan tersebut.

“Soal BBM ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi untuk mengetahui di mana letak kendalanya,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, dr. Silwanus Sumule mengapresiasi sikap para sopir yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan terbuka.

“Diskusinya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak masukan dan tentu akan memilah mana yang bisa segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” pungkasnya.(red)

Advertisement

Advertisements
Ad 3
Continue Reading

Daerah

PW Papua Tengah & PD DDI Kabupaten Nabire Dilantik, H.Irsul Jamaluddin Pimpin PW.DDI Papua Tengah 2025-2030

Published

on

Share berita :

NABIRE, centralmedia – Papua Tengah – Pengurus Wilayah dan Pengurus Kabupaten Nabire Darud Da’wah Wal Irsyad Provinsi Papua Tengah (PW dan PD DDI) secara resmi dilantik, Rabu (15/10/2025) di Aula Dinas PUPR Kabupaten Nabire.
Baik PW dan PD DDI dilantik langsung oleh Ketua Majelis Syuyukh PB DDI AG.Prof.Dr.K.H.M. Faried Wadjedy, Lc., MA. dan turun dihadiri oleh Ketua Umum PB DDIAG.Prof.Dr.H.Andi Syamsul Bahri A.Galigo, Lc.,MA., Ketua PB DDI G.Drs.H.Sayyid Saparuddin Latief, M.M, Sekretaris PB DDI G.H.M Ridwan Hilal, S.Ag., M.I, Gurutta Prof.Dr.H.Aydi Syam, M.HI.


Hadir pula dalam pelantikan itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili Asisten II Setda H.Tumiran, M.A.P., Wakil Bupati Nabire H.Burhanuddin Parenwari, Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah, Ketua MUI Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire KH.M.Rofiq dan KH.Rohimin Abdul Rahman, Ketua PCNU Kabupaten Nabire Agus Suprayitno, perwakilan dari TNI dan Polri (Korem, Kodim, Polda, dan Polres), sejumlah tokoh agama, adat, masyarakat, perempuan , serta tokoh pemuda.

Irsul Jamaluddin Nahkodai PW.DDI Papua Tengah
Sementara itu, Irsyul Jamaluddin dilantik sekaligus didaulat sebagai nahkoda yang akan memimpin Pengurusan Wilyah DDI 5 (lima) tahun kedepan masa bhakti 2025-2030.
Irsyul Jamaluddin sebagai Ketum akan didampingi okeh KH.Muhammad Darwis sebagai Sekretaris Umum dan H.Subhan Samad sebagai Bendahara Umum.

Pasca dilantik, dalam sambutannya, Ketua Umum PW.DDI Papua Tengah H.Irsyul Jamaluddin  menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Pengurus Besar DDI atas kehadiran dan dukungan yang diberikan.

“Kami memahami betapa padatnya agenda dan tanggung jawab para pengurus besar, namun Alhamdulillah, demi DDI selalu ada waktu untuk berbuat terbaik bagi pengembangan dakwah dan pendidikan Islam di Tanah Papua Tengah,” tuturnya.

Dihadapan tokoh penting dari unsur pemerintah, ulama, dan masyarakat, Ketum PW DDI Provinsi Papua Tengah itu
menegaskan komitmen seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan amanah organisasi, terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah, agar DDI benar-benar membumi dengan nilai-nilai kemuliaan serta membawa manfaat bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami yakin, organisasi yang besar hanya lahir dari kerja sama yang hebat dan solidaritas yang kuat. Mari kita berjalan bersama membangun ukhuwah yang berdampak dan bermanfaat,” ujarnya.

Di akhir sambutan, beliau menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Pelantikan Pengurus DDI Papua Tengah dan PD DDI Kabupaten Nabire itu berlangsung hidmat.

H.Abdul Rahman Pimpin PD.DDI Kabupaten Nabire
Sementara untuk Pengurus Daerah (PD) DDI. Kabupaten Nabire diketuai H.Abdul Rahman didampingi Dr.Abdul Rahim Addary, S.Sy., S.Ag., M.H sebagai Sekretaris dan Hj.Suharni Arief sebagai Bendahara.


Pelantikan PD.DDI Kabupaten Nabire berdasarkan SK. Pengurus Wilayah DDI Provinsi Papua Tengah nomor : 017/SK/PW-DDI-PPT/X/2025 yang ditandatangani oleh H.Irsyul Jamaluddin sebagai Ketum dan Drs.KH.Muhammad Darwis sebagai Sekum. (ing elsa)

Advertisement
Advertisements
Ad 3
Continue Reading

Daerah

Kadinsos P3A Pulangkan Anak Terlantar Ronaldo Yogi Asal Nabire dari Binjai ke Keluarga

Published

on

Share berita :

NABIRE, Papua Tengah – centralmedia – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) secara resmi memulangkan seorang anak terlantar asal Nabire, Ronaldo Aweyda Yogi (8), yang sebelumnya tinggal hampir satu tahun di Gereja Pelayanan Kristen Petra, Binjai Barat, Sumatera Utara.

Pemulangan dilakukan langsung oleh Kepala Dinsos P3A Papua Tengah, Roni Misikmbo, S.Sos, pada Selasa, 7 Oktober 2025 di Binjai. Rombongan tiba kembali di Nabire pada Kamis, 9 Oktober 2025, dan penyerahan resmi kepada pihak keluarga dilaksanakan pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Kantor Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Tengah, Jalan C.H. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo, Nabire.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh haru. Pihak keluarga yang diwakili oleh Yonda Gobai, kakek dari Ronaldo, menerima langsung penyerahan dari pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya kepada Bapak Gubernur Meki Nawipa, Bapak Wakil Gubernur Deinas Gelay, Bapak Kadinsos P3A, dan Ibu Salomina Gobai selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak beserta staf yang sudah menjemput dan memulangkan cucu kami ke Nabire. Kami bersyukur karena Ronaldo bisa kembali ke keluarga,” ujar Yonda Gobai penuh haru.

Ia juga berharap agar kejadian serupa tidak lagi menimpa anak-anak lain di Papua Tengah.

“Semoga hal ini hanya terjadi pada cucu saya, Ronaldo, dan tidak menimpa anak-anak lain. Kami mohon agar pemerintah dapat lebih memperhatikan anak-anak yatim di Papua Tengah, bahkan bila memungkinkan dibuatkan panti asuhan agar mereka mendapat tempat yang layak,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi V DPR Papua Tengah, Gabriel Wakerkwa, yang memberikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah dalam menangani kasus sosial anak terlantar tersebut.

Advertisement

“Kita patut memberikan penghargaan kepada Dinas Sosial P3A dan jajaran pemerintah provinsi yang telah menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak Papua. Ini bukti nyata bahwa negara hadir melindungi generasi muda Papua Tengah,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Kadinsos P3A Papua Tengah, Roni Misikmbo, menjelaskan bahwa proses pemulangan berawal dari laporan resmi yang diterima dari Kadis P3A Provinsi Papua, UPT Dinas P3A Kabupaten Binjai, serta pihak gereja di Binjai.

“Kami menerima surat dari Gereja Petra Binjai yang menyampaikan keberadaan anak asal Nabire. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan daerah, kami diperintahkan untuk segera menjemput dan memulangkan anak tersebut ke keluarganya di Nabire,” jelas Roni Misikmbo.

Dari hasil penelusuran Dinsos, diketahui bahwa Ronaldo adalah anak yang cerdas dan berprestasi selama tinggal di Binjai.

“Informasi dari pihak gereja menyebutkan bahwa Ronaldo dikenal aktif dalam kegiatan sekolah dan pelayanan gereja, bahkan memiliki prestasi akademik,” tambah Roni.

Advertisement

Kini, Dinsos P3A Papua Tengah tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memproses kepindahan sekolah Ronaldo agar dapat melanjutkan pendidikannya di Nabire.

Sementara itu, Ronaldo Yogi sendiri menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya kembali ke pelukan keluarga.

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Kadinsos, Ibu Kepala Bidang dan semua staf yang sudah menjemput saya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak-Ibu sekalian,” tutur Ronaldo dengan mata berkaca-kaca. (alvira)

Advertisements
Ad 3
Continue Reading
Advertisement
Advertisements
Ad 3

Daerah

Daerah3 jam ago

Wakil Ketua DPD RI Yorris Raweyai Kunjungi Korem 173/PVB, Apresiasi Program Ketahanan Pangan di Papua Tengah

Nabire, Papua Tengah-centralmedia –  Komandan Korem 173/Praja Vira Braja (PVB) Brigjen TNI Frits W.R. Pelamonia menerima kunjungan kerja Wakil Ketua...

Business16 jam ago

Sopir Angkutan Lintas Meepago Hentikan Aktivitas, Tunggu Kepastian dari DPRD dan Pemerintah

NABIRE, Papua Tengah- centralmedia— Para sopir angkutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum lintas Meepago memutuskan untuk...

Business18 jam ago

Perwakilan Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago Diterima Pemprov Papua

Pj.Sekda “Siap Bantu Asosiasi, Koordinasi dengan Balai dan Pertamina “Nabire, Papua Tengah — Ratusan pengemudi pengangkut logistik dan angkutan umum...

Daerah21 jam ago

Pengurus DDI Papua Tengah Diminta Jalankan Dakwah dengan Hikmah dan Damai

NABIRE, Papua Tengah, centralmedia – Dalam pelantikan pengurus Darud Da’wah Wal-Irsyad Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah (PW dan PD DDI)...

Daerah22 jam ago

DDI Miliki Peran Strategis Menjaga Moralitas, Perkokoh Persatuan Ditengah Kompleksitas Sosial

NABIRE, Papua Tengah – centralmedia – Pelantikan Pengurus Wilayah Darud Da’wah Wal-Irsyad (DDI) Provinsi Papua Tengah dan Pengurus Daerah DDI...

Daerah22 jam ago

PW Papua Tengah & PD DDI Kabupaten Nabire Dilantik, H.Irsul Jamaluddin Pimpin PW.DDI Papua Tengah 2025-2030

NABIRE, centralmedia – Papua Tengah – Pengurus Wilayah dan Pengurus Kabupaten Nabire Darud Da’wah Wal Irsyad Provinsi Papua Tengah (PW...

Daerah2 hari ago

Kadinsos P3A Pulangkan Anak Terlantar Ronaldo Yogi Asal Nabire dari Binjai ke Keluarga

NABIRE, Papua Tengah – centralmedia – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)...

Daerah2 hari ago

Guru Pahlawan dari Pedalaman Papua : Pengabdian yang Berakhir Duka

Papua — centralmedia -Duka mendalam menyelimuti masyarakat Papua atas meninggalnya seorang ibu guru yang dikenal karena ketulusan dan pengabdiannya di...

Business2 hari ago

Kapolres Nabire Apresiasi Aksi Damai Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum

NABIRE, Papua Tengah- centralmedia – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nabire, AKBP.Samuel D.Tatiratu, S.I.K., mengapresiasi langkah damai yang dilakukan oleh Asosiasi...

Business2 hari ago

Tuntut 3 Point, Ratusan Pengemudi yang Tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Logistik & Angkutan Umum Gelar Demo Damai

NABIRE, Papua Tengah – centralmedia – Lebih dari 700 pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum 4...

Advertisement

Trending