Daerah

BPK RI Beri WDP Laporan Keuangan Papua Tengah 2024

Published

on

<p><&excl;-- BEGIN THEIA POST SLIDER --><&sol;p>&NewLine;&NewLine;<p>PAPUATENGAHNEWS &&num;8211&semi; BPK RI Beri Opini WDP untuk Laporan Keuangan Papua Tengah 2024<br>Nabire &&num;8211&semi; papteng&period;com-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi &lpar;BPK RI&rpar; memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian &lpar;WDP&rpar; atas laporan keuangan Provinsi Papua Tengah tahun 2024&period;<br>WDP disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung Sidang DPR Papua Tengah&comma; Rabu &lpar;18&sol;6&rpar;&period;<br>Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI&comma; Dr&period; Laode Nusriadi&comma; mengatakan bahwa BPK memiliki mandat undang-undang untuk memeriksa laporan keuangan daerah&comma; dan berdasarkan hasil pemeriksaan&comma; BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian &lpar;WDP&rpar; untuk LKPD Papua Tengah 2024&period;<br>Namun demikian&comma; Waode menyebutkan masih terdapat sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan tersebut yang perlu ditindaklanjuti&period;<br>Hanya saja ia tidak merinci lebih jauh temuan tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Gubernur &colon; Laporan Keuangan Bagian Akuntabilitas Publik<br>Sementara itu&comma; menanggapi hal itu&comma; Gubernur Papua Tengah&comma; Meki F&period; Nawipa&comma; mengatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang wajib dijalankan pemerintah daerah&period;<br>&OpenCurlyDoubleQuote;Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang wajib dijalankan pemerintah daerah&comma;&&num;8221&semi; ungkapnya&period;<br>Menurutnya&comma; hal itu bukan hanya laporan teknis&comma; tetapi bentuk komitmen pemerintah provinsi membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel&comma;” tegasnya&period;<br>Gubernur berjanji pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK&period;<br>Lanjutnya&comma; Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyambut baik setiap masukan dari BPK&period;<br>&&num;8220&semi;Hasil ini akan menjadi dasar untuk kami melakukan perbaikan kelemahan&comma; menutup celah potensi penyimpangan&comma; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik&comma;” tuturnya&period;<br>Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan BPK RI Regional VI&comma; BPK Perwakilan Papua Tengah&comma; Papua Selatan&comma; Papua Pegunungan&comma; Forkompinda&comma; pimpinan OPD&comma; anggota DPRPT&comma; serta Majelis Rakyat Papua &lpar;MRP&rpar; &lpar;ing elsa&rpar;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;<p><&excl;-- END THEIA POST SLIDER --><&sol;p>

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Trending

Exit mobile version