NABIRE, Papua Tengah- centralmedia— Para sopir angkutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum lintas Meepago memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayanan hingga adanya jawaban pasti dari pemerintah dan DPRD terkait persoalan jalan rusak serta ketersediaan BBM di wilayah pegunungan.

Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago, Chandra dan beberapa sopur yang hadir dalam pertemuan dengan DPRD menjelaskan bahwa fokus pembahasan hari ini menyangkut dua hal utama, yaitu masalah infrastruktur jalan dan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM).

Menurut pernyataannya, pihak DPRD telah menerima masukan dan kini sedang berupaya merumuskan solusi bersama instansi teknis terkait. Para sopir juga diminta menyerahkan data jumlah kendaraan yang beroperasi lintas daerah, guna menghitung kebutuhan BBM harian.
Mereka menunggu kepastian jawaban dari pemerintah terkait rusaknya jalan di kilometer 141 dan sekitarnya.

Namun hingga sore ini, belum ada tanggapan resmi dari DPRD maupun instansi terkait.

“Kami belum menerima jawaban pasti. Karena itu, kami tetap menyatakan sikap untuk tidak beraktivitas, baik angkutan logistik maupun penumpang, sampai ada keputusan,” ungkap Ketua Asosiasi Chandra.

Ia menambahkan, kondisi jalan di kilometer 141 masih sangat berbahaya dan sering terjadi kecelakaan, termasuk insiden terbaru kendaraan Hilux yang terguling di lokasi tersebut.
Oleh karena itu, sebelum ada
kepastian, mereka meminta kepada semua sopir Angkutan Umum dan Pengangkut Logistik untuk tidak beroperasi dulu.

Terkait keamanan di jalur lintas, pihak kepolisian disebut telah menawarkan solusi teknis, namun para sopir masih menunggu tindak lanjut pelaksanaannya.

“Harapan kami, paling tidak untuk jangka pendek menjelang arus mudik Desember, akses jalan bisa dilancarkan dulu. Soal jangka panjangnya, kami serahkan kepada pemerintah,” ujarnya.
Hingga berita ini dinaikkan, para sopir berada di Loka.Mereka menghentikan mobil angkutan umum dan pengangkut logistik untuk tidak beroperasi. (red)

Pj.Sekda “Siap Bantu Asosiasi, Koordinasi dengan Balai dan Pertamina “

Nabire, Papua Tengah — Ratusan pengemudi pengangkut logistik dan angkutan umum lintas Meepago menggelar aksi damai di kawasan Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025). Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan tiga tuntutan utama yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas distribusi barang dan penumpang antar kabupaten.

Adapun tiga tuntutan tersebut yakni:

1. Perbaikan akses jalan yang rusak parah,
2. Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), dan
3. Jaminan keamanan selama perjalanan.

Sebanyak tujuh perwakilan sopir diterima secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat Kantor Gubernur. Mereka disambut oleh Plt. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).

Dalam dialog tersebut, para pengemudi menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak, terutama di kilometer 141 ruas Nabire–Paniai, sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat kelancaran distribusi logistik menuju Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.

Menanggapi hal tersebut, dr. Silwanus Sumule menjelaskan bahwa ruas jalan Nabire–Paniai merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap akan mendorong percepatan perbaikannya dengan berkoordinasi langsung bersama pihak terkait.

“Teman-teman dari Balai sudah menyatakan siap membantu. Semua peralatan akan digerakkan dari KM 126 untuk memperbaiki ruas di KM 141. Kami berharap perbaikan bisa segera dilakukan, mengingat distribusi logistik akan meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan Desember nanti,” ujar Sumule.

Selain infrastruktur, persoalan lain yang disampaikan para sopir ialah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Sekda menyebut pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi atas hambatan tersebut.

“Soal BBM ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi untuk mengetahui di mana letak kendalanya,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, dr. Silwanus Sumule mengapresiasi sikap para sopir yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan terbuka.

“Diskusinya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak masukan dan tentu akan memilah mana yang bisa segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” pungkasnya.(red)

NABIRE, Papua Tengah- centralmedia – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nabire, AKBP.Samuel D.Tatiratu, S.I.K., mengapresiasi langkah damai yang dilakukan oleh Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.
Kegiatan penyampaian aspirasi yang digelar Selasa (14/10/2025)tersebut berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian bersama Satpol PP

Dalam arahannya kepada para pengemudi, Kapolres menyampaikan rasa syukur karena kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan aman. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama penyampaian aspirasi agar tujuan utama tidak terganggu oleh pihak-pihak lain.

“Kita bersyukur Tuhan baik. Setiap aktivitas kita dilindungi dan disertai, hingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menyampaikan aspirasi. Saya memahami betul apa yang menjadi harapan dan perasaan rekan-rekan semua,” ujar Kapolres di hadapan peserta aksi.

Kapolres menjelaskan, terdapat tiga poin utama yang disampaikan para pengemudi, yakni akses jalan yang masih terbatas, kesulitan mendapatkan BBM, serta adanya praktik pemalangan di jalan raya yang kerap menghambat aktivitas logistik.

AKBP. Samuel Tatiratu menyatakan pihaknya bersama jajaran kepolisian, Satpol PP, dan unsur pemerintah daerah akan mendukung penuh penyampaian aspirasi tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.

“Silakan rekan-rekan menyampaikan orasi, sampaikan dengan jelas kerinduan dan tujuan kita bersama. Kami siap membantu agar kegiatan ini berjalan aman dan tertib,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan bahwa asosiasi untuk menunjuk 7 orang perwakilan untuk bertemu dengan pihak pemerintah daerah. Pertemuan tersebut nantinya akan difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai arahan dari Gubernur Papua Tengah.

Kapolres menutup arahannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh pengemudi yang telah menunjukkan sikap dewasa dan tertib dalam menyuarakan aspirasi.

“Saya bersyukur atas semangat rekan-rekan yang sabar dan komitmen menjaga ketertiban. Mari kita sampaikan aspirasi dengan jelas agar pelaksanaannya berjalan baik dan membawa hasil bagi semua,” tuturnya.

Aksi penyampaian aspirasi ini menjadi bentuk solidaritas para pengemudi logistik dan angkutan umum di Nabire yang berharap adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur dan kelancaran distribusi logistik di wilayah tersebut. (ing elsa)

NABIRE, Papua Tengah – centralmedia – Lebih dari 700 pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Kabupaten Deiyai menggelar aksi unjuk rasa di Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025).
Demo secara damai itu menuntut 3 (tiga) point inti. Pertama perbaikan jalan rusak yang telah mengakibatkan terbaliknya kendaraan sampai merenggut nyawa.
Kedua, terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selalu susah didapat.
Ketiga, keamanan selama dalam perjalanan mengantar penumpang dan atau barang.

Koordinator Lapangan alias Korlap yang juga Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Kabupaten Nabire Chandra dalam orasinya menyampaikan ketiga tuntutan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Chandra menyatakan aspirasi soal Jalan Rusak, sulitnya,mendapatkan BBM sehingga kesulitan mendistribusikan barang kedaerah atau kabupaten lain di wilayah Meepago.

Dihadapan Kapolres Nabire, Wakapolres, Dirintel Polda Papua Tengah, Perwakilan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, perwakilan Satpol PP, menyampaikan keluhan serius mengenai kondisi jalan di kilometer 141 yang sangat mempengaruhi kelancaran pengangkutan barang di wilayah tersebut.
“Kami ingin jalan diperbaiki karena kondisi saat ini sering mempersulit kami dalam menjalankan tugas, terutama dalam mendukung distribusi logistik di Papua Tengah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tuntutan ini disampaikan tanpa adanya paksaan, dan asosiasi berharap dapat segera bertemu dengan dinas terkait dari pemerintah provinsi untuk membahas dan mencari solusi yang tepat.
“Aspirasi ini murni dari kami dan kami mohon agar Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah segera menanggapi dengan serius,” tegasnya.

Chandra juga menyoroti pentingnya peran mereka dalam menjaga roda perekonomian di Papua Tengah seraya mengingatkan bahwa jika aktivitas mereka terganggu, dampaknya akan langsung dirasakan oleh keluarga dan masyarakat luas.
Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah dapat memberikan dukungan, agar operasional pengangkutan logistik dapat berjalan lancar.
Sementara itu Pemerintah Daerah pun mendapatkan apresiasi dari para pengemudi karena telah membuka ruang dialog bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Momen ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan logistik demi kemajuan wilayah Papua Tengah.
Aksi aspirasi berjalan dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan, menandakan harapan dan komitmen pengemudi logistik untuk terus mendukung pembangunan daerah Papua Tengah.

7 Perwakilan Diterima Berdialog Langsung dengan Pihak Pemprov
Pasca menyampaikan orasi, pihak Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka ruang bagi 7 perwakilan Asosiasi untuk bertemu langsung dengan Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Papua Tengah di Kantor Gubernur.
Sementara rekan-rekannya yang lain menunggu hasil dialog tersebut.

Mogok Berlarut, Ganggu Perekonomian Papua Tengah

Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Nabire Papua Tengah Chandra menyinggung bahwa bila para pengumudi mogok selama beberapa hari maka dipastikan roda perekonomian di Papua Tengah utamanya wilayah Meepago akan sangat terganggu.

Oleh karena itu ia meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat mendengar aspirasi dan mencarikan solusi sesegera mungkin. (ing elsa)

Pilihan Redaksi :  PLN dan Pemkab Paniai Percepat Elektrifikasi 92 Desa

NABIRE- centralmedia – Program makanan bergizi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto secara nasional mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk lembaga adat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Orogram ini dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga energi, kesehatan, dan kekuatan anak-anak Indonesia, terutama pada masa pertumbuhan mereka yang menentukan kualitas generasi masa depan.
Demikian dikatakan Dewan Adat Papua Daerah Nabire/Dewan Adat Representasi Meepago Papua Tengah Herman Sayori, Senin (13/10/2025) setelah acara Grand Opening Dapur SPPG Siriwini 01.

Herman Sayori menyampaikan, bahwa program ini bukan sekadar memberikan makanan agar anak-anak merasa kenyang, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan jasmani dan rohani mereka untuk kehidupan yang lebih sehat dan cerdas di masa mendatang.
Karena itu menurutnya, pelaksanaan program di setiap dapur penyedia makanan bergizi harus dijaga dengan baik agar tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat menghambat, termasuk menjaga kebersihan dan kesterilan dapur.

Khusus untuk Dapur SPG Sirimindi 01 di Nabire, Dewan Adat mendukung penuh namun ia menekankan pentingnya pengawasan agar terhindar dari kasus-kasus kontaminasi atau racun seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah lain di luar Papua.
Herman berharap, kejadian serupa tidak terjadi di wilayah Nabire maupun di sekolah-sekolah penyelenggara program lainnya.

Selain mendukung pelaksanaan program MBG, lembaga adat juga mendorong agar putra-putri Papua ikut terlibat dalam penyediaan dapur makanan bergizi.
Meski demikian, Herman Sayori mengakui masih ada kendala dalam hal pendanaan dan pemenuhan standar operasional (SOP) yang ditetapkan pemerintah.
Untuk itu, lembaga adat menilai perlu adanya kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, yayasan lokal, dan masyarakat agar program ini dapat dijalankan dengan baik, adil, dan tanpa diskriminasi.

Dewan Adat menegaskan bahwa tujuan utama program ini bukanlah mencari keuntungan, melainkan memastikan manfaat nyata bagi masa depan anak-anak Papua sebagai generasi bangsa yang cerdas dan sehat.

Mereka juga menyoroti pentingnya dukungan dari semua pihak, pemerintah, lembaga agama, masyarakat adat, dan akar rumput agar program makanan bergizi (MBG) ini berjalan optimal, terutama di wilayah pedalaman yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk kondisi keamanan dan akses bahan pangan.

Terangnya, saat ini pelaksanaan program MBG di Nabire berjalan baik tanpa kendala berarti.
Namun disisi lain, Dewan Adat mengingatkan agar pemerintah tetap mencari solusi terbaik bagi sekolah-sekolah di daerah pedalaman, agar mereka juga dapat merasakan manfaat dari program makanan bergizi secara berkesinambungan. (ing elsa)