Daerah
Menuju Target 80% MCSP 2025, inspektorat Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Koordinasi Kedua Bersama KPK
<p><!-- BEGIN THEIA POST SLIDER -->

<p>



<p><strong>Abniel Pongtuluran &#8220;Sejumlah Tantangan Menanti, Banyak yang Tidak Suka Anti Korupsi&#8221;</strong>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://papuatengah.info/news/wp-content/uploads/2025/09/1000053507-1024x576.jpg?v=1756818788" alt="" class="wp-image-4220" /></figure>



<p>



<p>NABIRE- centralmedia &#8211; Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah melakukan sejumlah komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Koordinasi diwujudkan dalam bentuk rapat bersama KPK.Rapat terakhir Inspektorat dan KPK merupakan rapat kedua.<br>Rapat bersama itu membahas Monitoring, Controlling dan Surveillance for Prevention (MCSP).<br>&#8220;rapat terakhir kemarin kita bersama KPK merupakan rapat tahap kedua dalam rangka Monitoring, Controlling dan Surveillance for Prevention (MCSP),&#8221; ungkapnya.



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://papuatengah.info/news/wp-content/uploads/2025/09/1000053505-1024x576.jpg?v=1756818857" alt="" class="wp-image-4221" /></figure>



<p>R<em>apat Koordinasi Inspektorat Provinsi Papua Tengah bersama KPK</em>



<p><br>Diterangkan Kepada Inspektorat Provinsi Papua Tengah Abniel Pongturuan, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (2/9/2025) tahap kedua Rapat Koordinasi bersama KPK itu ada 8 (delapan) intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, manajemen ASN, dan pelayanan publik dengan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).<div class="mvp-post-ad-wrap"><span class="mvp-ad-label">Advertisement</span><div class="mvp-post-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3745733846031431"
 crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Article Inline Ads -->
<ins class="adsbygoogle"
 style="display:block"
 data-ad-client="ca-pub-3745733846031431"
 data-ad-slot="7872616854"
 data-ad-format="auto"
 data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div>



<p>&#8220;Kemarin kita sudah lakukan terkait dengan optimalisasi pajak daerah dan barang milik daerah,&#8221; ujarnya.<br>&#8220;Hari ini kita laksanakan optimalisasi pajak daerah, perencanaan penganggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP,&#8221; imbuhnya.



<p>Tujuann rapat koordinasi itu sendiri untuk memenuhi target atau memperbaiki tata kelola yang baik di Provinsi Papua Tengah.<br>&#8220;Target MCSP tahun lalu dengan nilai 53% dan diharapkan untuk MCSP tahun 2025 mampu mencapai angka ; 80%,&#8221; ungkapnya.



<p>Untuk selanjutnya hasil dari Rapat Koordinasi dengan KPK akan disosialisasikan kepada masyarakat luas sebagai tindak lanjut dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi.



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://papuatengah.info/news/wp-content/uploads/2025/09/1000053503-1024x576.jpg?v=1756818891" alt="" class="wp-image-4222" /></figure>



<p><em>Kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah Abniel Pongtuluran </em>



<p><br>Menurut Abniel, upaya pemberantasan korupsi atau anti korupsi akan terus disosialisasikan kepada masyarakat luas di Papua Tengah.<br>&#8220;Sementara ini tahapan anti korupsi yang sedang berjalan adalah survei penilaian integritas dari KPK, sementara masa waktunya dari tanggal 1 September ini sampai bulan Oktober dengan harapan masyarakat dapat mengikuti partisipasi berupa penilaian integritas,&#8221; terangnya.<br>&#8220;Dengan demikian masyarakat dapat menilai kinerja yang ada di Pemerintahan Provinsi Papua Tengah kedepan,&#8221; imbuhnya.



<p>Lanjutnya, sebagai wujud partisipasi masyarakat, pihaknya telah mendaftarkan ; beberapa nomor HP masyarakat, ASN, ekspert (pakar/ahli)buntuk mengikuti survei.<br>Tujuanya agar masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah ini seperti apa.<br>&#8220;Disitu masyarakat akan melihat posisi posisi ada dimana, apakah survei penilaian integritas itu turun atau naik, dengan demikian masyarakat dapat menilai /beranggapan bahwa Pemerintahan Provinsi Papua Tengah dilevel mana, nilai anti korupsinya mungkin belum berjalan.<div class="mvp-post-ad-wrap"><span class="mvp-ad-label">Advertisement</span><div class="mvp-post-ad"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3745733846031431"
 crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Article Inline Ads -->
<ins class="adsbygoogle"
 style="display:block"
 data-ad-client="ca-pub-3745733846031431"
 data-ad-slot="7872616854"
 data-ad-format="auto"
 data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div>



<p><strong>Sejumlah Tantangan Menanti Pemberantasan Korupsi</strong><br>Disinggung tantangan dalam melakukan program anti korupsi, Abniel Pongturuan mengatakan bahwa, tantangan utama banyak orang yang tidak suka dengan kinerja Inspektorat terkait program anti-korupsi.<br>&#8220;Tantangan utamanya ya otomatis akan banyak orang-orang yang mungkin tidak suka kinerja kami,&#8221; tandasnya.<br>&#8220;Kita ingin bagaimana merubah budaya yang selama ini mungkin salah,&#8221; ujarnya.



<p>Lanjutnya, tantangan berikutnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada di inspektorat dan itu merupakan tantangan terberat.<br>Tantangan selanjutnya waktu yang terbatas yakni tinggal 3 bulan ke depan.<br>&#8220;Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target itu, tetapi waktu yang terlalu cepat menjadi tantangan tersendiri.<br>&#8220;Kita akui dipertengahan tahun ini mulai bulan Januari sampai bulan Juni masih stagnan alias tidak bergerak.<br>Sebelumnya kan MSCP-nya ada yang di jalur hijau, ada juga di jalur merah. MSCP kita untuk di Provinsi Papua Tengah semua dijalur merah,&#8221; tuturnya.<br>&#8220;Oleh karena itu kita panggil KPK dan menyelenggarakan rapat koordinasi agar menghasilkan solusi terbaik keluar dari jalur merah,&#8221; pungkasnya.(red)

<p><!-- END THEIA POST SLIDER -->
