Nabire, Papua Tengah — centralmedia – Acara penobatan Kepala Suku Besar Watih di Taman Gizi Oyehe Nabire turut diwarnai dua sambutan penting dari Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare serta Asisten III Setda Papua Tengah yang mewakili Gubernur. Keduanya menekankan pesan persatuan, penghormatan adat, serta komitmen menjaga keamanan dan harmonisasi di wilayah Papua Tengah.

Gubernur Papua Tengah. “Penobatan Ini Amanah Leluhur dan Tonggak Persatuan”

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Gubernur Papua Tengah Meki F.Nawipa, S.H dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten III Setda Provinsi Papua Tengah menyatakan, Penobatan Kepala Suku Besar Wate bukan hanya urusan adat internal, tetapi juga bagian penting dalam memperkuat tatanan sosial dan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kami menyampaikan selamat kepada Bapak Otis Monei. Penobatan ini adalah amanah leluhur untuk menjaga nilai-nilai adat, memperkuat persatuan, dan menjadi jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah,” ungkapnya.

Gubernur menyatakan bahwa Suku Wate memiliki peran strategis dalam perjalanan sejarah Nabire dan Papua Tengah. Nilai-nilai hidup orang Wate dinilai telah menjaga harmoni, keamanan, serta kebersamaan di wilayah tersebut.

Ia berharap kepemimpinan adat yang baru dikukuhkan mampu menghadapi tantangan zaman, meningkatkan sinergi dengan pemerintah, serta memajukan masyarakat Wate dan daerah sekitarnya.

“Kita berharap Suku Wate, melalui kepemimpinan Bapak Otis Monei, dapat mempersatukan berbagai suku yang hidup berdampingan di wilayah adat Watih. Persatuan ini penting untuk mewujudkan kemajuan Nabire dan Papua Tengah ke depan,” pungkasnya.

Kapolda: “Jangan Jadikan Suku Sebagai Alasan untuk Konflik”

Dalam sambutannya yang tegas, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Kepala Suku Besar Watih, Otis Monei, S.Sos., M.Si., serta mengapresiasi pesan-pesan adat yang disampaikan oleh pemimpin yang baru dinobatkan tersebut.

Kapolda mengajak seluruh masyarakat adat untuk bergandengan tangan menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Nabire serta wilayah Papua Tengah secara keseluruhan. Ia mengingatkan bahwa konflik yang terjadi di beberapa daerah sering kali disalahartikan sebagai konflik suku, padahal merupakan persoalan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

“Sering kali kita memakai suku sebagai alasan untuk berkonflik, padahal adat tidak mengajarkan demikian. Dalam beberapa kasus, konflik politik dialihkan menjadi perang suku, dan ini merusak nilai-nilai adat,” tegas Kapolda.

Ia mencontohkan insiden di Kabupaten Puncak dan peristiwa di Kuam Kilama yang menelan korban jiwa, di mana provokasi dilakukan oleh oknum tertentu, termasuk pejabat daerah. Kapolda menegaskan bahwa nyawa adalah hak Tuhan dan tidak boleh dibalas dengan kekerasan atas nama adat.

“Yang berhak mencabut nyawa hanya Tuhan. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk menghentikan konflik. Ketika upaya persuasif tidak berhasil, kami terpaksa mengambil langkah tegas untuk menghentikan pertumpahan darah,” ujarnya.

Kapolda mengakhiri sambutannya dengan apresiasi kepada Suku Wate yang dalam momentum penobatan ini menunjukkan semangat persatuan dan dukungan terhadap stabilitas keamanan daerah.
Kapolda menyatakan bahwa sambutan Kepala Suku Besar Wate Otis Monei sama dengan melegitimasi dan mendukung program serta apa yang dijalankan pihaknya dalam penegakan hukum, menciptakan situasi dan kondisi Papua Tengan yang aman dan kondusif.
(ing elsa)

Advertisements

“Otis Monei Sah dan Resmi Pimpin Suku Besar Wate”

Nabire, Papua Tengah – centralmedia-  Ucapan adat ramau menggema di Taman Gisi Oyehe, Nabire, saat masyarakat Suku Wate menggelar acara Pengukuhan dan Penobatan Kepala Suku Besar Wate, Rabu (19/11/2025) di Taman Gizi Oyehe Nabire Papua Tengah.
Lokasi ini dipilih secara khusus karena merupakan kampung lama dan tempat peristirahatan leluhur, sehingga memiliki nilai historis dan emosional bagi masyarakat Wate.

Acara adat ini turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, tokoh adat, serta perwakilan gereja. Hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Asisten III Sekda Pemprov Papua Tengah,  Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol.Alfred Papare, Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah John NR.Gobai, Anggota DPRP Stela Misiro, Kapolres Nabire AKBP.Samuel D.Tatiratu, SI.K, Dandim 1705/Nabire Letkol.Marudut Simbolon, Ketua DPRK Nabire Nancy Worabay, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Martina Deba,S.E mewakili Bupati Nabire, sejumlah pejabat dilingkungan Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire, sejumlah Kepala Suku, Ketua Paguyuban /Kerukunan, tokoh agama, adat, perempuan dan tokoh pemuda.

Kehadiran Dandim 1705 Nabire terasa istimewa karena yang sebelumnya dinobatkan sebagai “orang Wate” oleh sesepuh Suku. Wate Daniel Mandiwa,

Turut hadir pula tokoh gereja, Pendeta Leonardo Wairara, Ketua BPD GBI Papua Selatan, yang datang khusus untuk memanjatkan doa bagi masyarakat Wate dalam momentum sakral tersebut.

Sejumlah kepala suku dari berbagai wilayah – Mora, Yerisiam, Hegure, Umari, Simapitua, Wah, dan Mee sebagai bentuk penghargaan dan dukungan bagi suku Wate.
Penobatan Otis Monei sebagai Kepala Suku Besar Wate dikukuhkan secara simbolis oleh tokoh/Tua Afat Wate Karius Waray setelah sebelumnya dikukuhkan oleh 10 (sepuluh) Tua Adat mewakili 10 kampung di kediaman Otis Monei di Samabusa Nabire.
Setelah dikukuhkan, Otis Monei diarak dengan diiringi Barisan Adat Wate berpakaian Adat Wate, siswa/siswi TPBI. Sion Nabire Samabusa, dan dengan kawalan mobil aparat TNI-Polri, Otis Monei diiring menuju tempat Penobatan di Taman Gizi Oyehe melalui Jl.Yos Sudarso, Sam Ratulangi, Jl.Jakarta berbelok  Jl.Kusuma Bangsa, menuju Jl.Pepera, belok di depan Gedung DPRP-PT, menyusuri Jl.Sisimangaraja, pertigaan Pantai Nabire belok kanan menuju Tugu Cenderawasih Oyehe.
Ditugu Cenderawasih Kepala Suku Besar Wate dan seluruh pengirin turun dari kendaraan dengan berjalan kaki menuju lokasi Penobatan Taman Gizi Oyehe.
Dengan Penobatan itu, Otis Monei secara sah dan redmi menjadi pemimpin tertinggi Suku Besar Wate alias Kepala Suku Besar Wate.

Dalam sambutannya, Kepala Suku Besar Watie Otis Monei, S.Sos., M.Si yang baru dinobatkan mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyampaikan rasa hormat kepada seluruh tokoh yang hadir. Ia juga menegaskan bahwa Suku Wate, meski tidak besar secara jumlah, memiliki wilayah adat yang luas, membentang dari Wapuga hingga Wanggar Pantai dan Wani, berbatasan dengan Waropen di timur, Yerisiam dan wilayah Kaimana–Wendama di barat, Suku Mee di selatan, serta hamparan laut biru di utara yang menjadi sumber kehidupan.

Ia menekankan bahwa kemenangan dalam pemilihan yang diikuti enam kandidat bukanlah sebuah kebanggaan pribadi, melainkan amanah besar dari masyarakat. Ia mengajak seluruh kandidat yang sebelumnya bersaing untuk kembali bersatu membangun suku Watih tanpa perbedaan.

“Secara usia, saya lebih muda dibanding para senior yang turut mencalonkan diri. Karena itu, saya membuka diri untuk menerima setiap masukan dan pikiran demi kebaikan suku besar Wate,” ujarnya.

Penobatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Wate untuk memperkuat persatuan, melestarikan adat, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Ajak Seluruh Warga Nabire Jaga Keamanan dan Persatuan

Usai resmi dinobatkan sebagai Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si., menyampaikan pesan kuat tentang persatuan, keamanan, dan kebersamaan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nabire. Saat diwawancarai media, ia menegaskan bahwa Nabire adalah “rumah bersama” yang harus dijaga oleh semua warga tanpa memandang latar belakang.

“Mari kita bangun Nabire sebagai rumah kita bersama. Kita jaga hubungan kita, komunikasi kita, dan kita tolak segala bentuk begal, diskriminasi, dan tindakan-tindakan yang mengganggu kamtibmas,” ujar Otis Monei.

Ia juga menyampaikan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan peran kolektif seluruh masyarakat.

“Keamanan itu tercipta dari kita sendiri. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat yang ada di Nabire untuk ikut menjaga keamanan bersama-sama. Satu harapan kita: Nabire lebih baik, Papua Tengah lebih aman,” tegasnya.

Selain itu, Otis menyoroti pentingnya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati. Ia menegaskan komitmen Suku Wate untuk mendukung seluruh program pembangunan pemerintah, baik di tingkat Kabupaten Nabire maupun Provinsi Papua Tengah.

“Kita harus menjaga keamanan, menolak hal-hal yang bertentangan dengan negara, dan menjunjung tinggi NKRI sebagai harga mati. Kami Suku Wate mendukung seluruh program pemerintah demi kemajuan daerah,” katanya.

Merah Putih Dominasi Panggung Penobatan

Merah Putih menjadi warna yang mendominasi panggung perhelatan Pengukuhan dan Penobatan Kepala Suku Besar Wate Otis Monei.
Baliho besar yang utama dipanggung utama hanya ada dua warna “Merah dan Putih”
Begitu juga ditenda tamu bagian depan dan samping dihiasi Merah Putih.Bendera Merah Putih juga. berderet dan berkibar di arena dan seputaran Taman Gizi sampai Siriwini.
Bendera Merah Putih juga menghiasi truk-truk yang memuat siswa/siswi YPBI Sion Nabire Samabusa saat mengiringi Kepala Suku Besar Wate menuju lokasi Penobatan di Taman Gizi Oyehe.
Saat marga Wate yang terdiri dari Warai, Monei, Raiki, Taeamori, Hao, Hai, Wai, dan Borotai disebut, mereka berdiri dengan Bendera Merah Putih ditangan.

Acara Penobatan Tuai Sukses Besar
Sementara itu, acara Pengukuhan dan Penobatan Kepala Suku Besar Wate Otis Monei menuai sukses besar.
Jalanya acara berlangsung aman, lancar, dan sukses tanpa hambatan.
Oleh karena itu panitia mendapat apresiasi dari semua pihak atas pelaksanaan acara yang sangat meriah penuh hikmah dan nilai sakral adat secara aman dan lancar.
Acara yang telah dipersiapkan secara matang dengan sejumlah rapat/pertemuan panitia sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan.

Sekretaris Panitia Pengukuhan dan Penobatan Kepala Suku Besar Wate, Daud Monei, S.I.P, turut memberikan keterangan resmi mengenai pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Suku Wate Tahun 2025 serta laporan sumber pendanaan kegiatan.

Dalam laporannya, Daud menyampaikan bahwa kegiatan Mubes dan penobatan terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat adat.

Ia menyebut beberapa sumber pendanaan yang masuk, antara lain:
sumbangan Masyarakat Adat Kampung Samabusa, bantuan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta sumbangan tokoh masyarakat.

Daud Monei juga menyampaikan  pembiayaan digunakan untuk seluruh tahapan kegiatan, mulai dari proses pemilihan, penetapan, hingga puncak penobatan Kepala Suku Besar Wate.

“Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, sehingga musyawarah besar dan penobatan hari ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
(ing elsa)

Advertisements

“Nembawa Sentuhan Tradisi & Relaksasi Holistik ke Timur Indonesia”

Nabire, Papua Tengah -centralmedia – Martha Tilaar SPA resmi membuka outlet ke-91 di jantung kota Nabire, Papua Tengah. Berlokasi strategis di Jl. Yos Sudarso No. 7, Oyehe, Distrik Nabire, outlet ke-91 ini hadir sebagai oase ketenangan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang mendambakan relaksasi dan perawatan tubuh yang autentik, alami, dan berakar pada tradisi Indonesia.

Peresmian Martha Tilaar Spa Express Nabire berlangsung pada Jumat, 7 November 2025 dan dihadiri oleh pemilik franchise, Ibu Tanti Sri Mulyani, Ibu Wakil Bupati Nabire, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Ibu Martina Deba, S.E., Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Arfan Natan Palumpun, S.T., M.T., Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Catherin Maruanaya, Pimpinan Perbankan, sejumlah pengusaha, serta tim Martha Tilaar SPA.

“Kami bangga bisa hadir di Nabire. Ini bukan sekadar ekspansi, tapi bentuk komitmen kami untuk merayakan kecantikan Indonesia dari barat hingga timur dengan layanan SPA yang tidak hanya memanjakan tubuh, tetapi juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal,” ujar Ibu Wulan Maharani Tilaar, Direktur Martha Tilaar SPA.

Dengan konsep interior yang memadukan nuansa Indonesia dan sentuhan etnik khas Papua, Martha Tilaar Spa Express Nabire menawarkan pengalaman SPA menyeluruh, menggabungkan teknik tradisional, bahan-bahan alami, dan fasilitas modern dalam satu kesatuan harmoni. SPA ini dikelola oleh PT Cantika Puspapesona.

Menurut Ibu Ita Utamiwati, General Manager Martha Tilaar SPA, kehadiran outlet ini memperkuat komitmen perusahaan untuk menjangkau seluruh penjuru nusantara.

“Outlet Martha Tilaar SPA kini telah hadir dari Aceh hingga Papua. Kami harap kehadiran Martha Tilaar SPA di Nabire dapat memberikan pengalaman SPA yang holistik bagi semua kalangan,” jelasnya.

Martha Tilaar Spa Express Nabire menghadirkan berbagai layanan unggulan seperti body treatment, facial, reflexology, serta perawatan manicure dan pedicure. Semua layanan dirancang untuk memberikan perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki bagi pria dan wanita, dengan menggunakan produk-produk alami khas Indonesia. Outlet ini dilengkapi fasilitas lengkap mulai dari ruang perawatan tubuh dan wajah, salon, reflexology, VIP room, jamu bar.
“Kami ingin menghadirkan tempat relaksasi yang nyaman, profesional, dan berkelas bagi masyarakat Nabire. Kami berharap outlet ini tidak harıya menjadi tempat perawatan tubuh, tapi juga ruang untuk memulihkan energi dan merayakan kecantikan alami kita,” ujar ibu Tanti Sri Mulyani.

Sebagai bagian dari perayaan grand opening, Martha Tilaar Spa Express Nabire menawarkan promo spesial yaitu diskon 30% untuk semua treatment pada tanggal 7 November 2025. Sedangkan pada tanggal 8 November hingga 8 Desember 2025 ada diskon 20%. SPA ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIT.

Martha Tilaar SPA dikelola oleh PT. Cantika Puspapesona dengan staf professional yang berpengalaman di bidang kecantikan dan SPA.

PT. Cantika Puspapesona dapat menjadi pilihan terbaik untuk melakukan bisnis sambil melestarikan tradisi kecantikan Indonesia.

Terinspirasi oleh tradisi budaya perawatan kecantikan Indonesia di seluruh siklus hidup dikombinasikan dengan tren jaman baru kembali ke alam. SPA kecantikan dan harmoni telah diciptakan.

Melalui filosofi kecantikan total yang disebut Rupasampat Wahyabiantara, kita dapat menjelajahi perawatan kebijaksanaan kuno perawatan kecantikan sepanjang siklus hidup seorang wanita

Dengan keinginan mempersembahkan “The Authentic Indonesian SPA Experience” bagi pelanggannya, Martha Tilaar SPA menemukan konsep unit di setiap perawatan SPA-nya, sebuah pendekatan holistic menggunakan tradisi kesehatan dan kecantikan timur yang berusia berabad-abad lamanya.

PT. Cantika Puspapesona
Gedung Puspita Martha lantai 3A
31. KH. Wahid Hasyim No. 19-21, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3192 6112
Martha Tilaar Spa Express Nabire
31. Yos Sudarso No.7, Oyehe Nabire.

Ditandai Pemotongan Pita dan Tumpeng
Peresmian itu juga ditandai dengan pengguntingan pita oleh Owner Outlet Baru Martha Tilaar Nabire Tanti Srimulyani.
Sementara pemotongan tumpeng dilakukan oleh Perwakilan PT.Cantika Puspapesona Ibu Leony dan Owner Outlet Baru Martha Tilaar Nabire Ibu Tanti Srimulyani.
Potongan tumpeng oleh Ibu Leony diberikan kepada Ibu Tanti.

Sedangkan potongan tumpeng kedua oleh Owner kepada Manager Outlet Baru Martha Tilaar Nabire Ibu Rahayu.
Ada hal menari saat Ibu Tanti Srimulyani memotong tumpeng, bila Ibu Leony memotong bagian atas, Ibu Tanti memotong bagian dasar/bawah dan hanya mengambil mie sebagai teman nasi.

Kepada Manager Outlet Baru Ibu Rahayu, Ibu Tanti mengatakan bahwa pengambilan tumpeng dari bagian bawah sebagai simbol bahwa perjuangan menuju kesuksesan harus dimulai dari bawah, sedang mengambil mie sebagai teman nasi padahal banyak menu didalamnya adalah menuju kehidupan yang lebih baik dan maju harus dengan kerja keras dan melalui kesulitan, tidak serta merta langsung enak dan sukses.(ing elsa)

Advertisements

Nabire, Papua Tengah — enagoNews –
Upaya penyelesaian sengketa lahan di wilayah Kimi, Kabupaten Nabire kembali dilakukan melalui mekanisme adat dan kekeluargaan yang dipimpin langsung Kepala Suku Besar Adat Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si didampingi sekretarisnya Daud Monei, S.I.P., di Halaman Rumah Kepala Suku Kampung Samabusa Kristian Warai, Kamis (30/10/2025).

Mediasi yang juga dihadiri Kepala Kampung Samabusa Kristian Warai, merupakan tindak lanjut dari proses damai sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Ruang SPKT Polres Nabire pada 20 Agustus 2023. Namun, kesepakatan di tingkat kepolisian tersebut belum membuahkan hasil tuntas sehingga jalur adat kembali ditempuh sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik sosial di wilayah Adat Wate.

Sengketa melibatkan Kristian Waibusi sebagai pihak pertama dan Willy Kurniawan, S.T., M.H., pimpinan PT Bangun Papua Jaya Sentosa sebagai pihak kedua. Perselisihan berfokus pada klaim kepemilikan lahan di Kimi, di mana masing-masing pihak memiliki dasar kepemilikan adat.

Dalam mediasi adat tersebut, disampaikan bahwa :
Pihak kedua sebelumnya telah membeli lahan seluas 200 x 300 meter yang diperkuat dengan akta pelepasan adat dan sertifikat tanah.

Pihak pertama mengklaim lahan 60 x 100 meter di dalam lokasi yang sama dengan bukti akta pelepasan adat, namun tanpa sertifikat.

Ketua Suku Besar Wate, Otis Monei, menjelaskan bahwa secara administratif maupun bukti hukum, pihak kedua memiliki dasar kepemilikan yang lebih kuat. Namun demikian, ia tetap mengedepankan penyelesaian secara bermartabat dan adat untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

Dalam forum adat tersebut, pihak kedua menyatakan kesediaan membangun rumah di lokasi lain bagi pihak pertama sebagai bentuk kompromi. Namun pihak pertama mengajukan syarat agar penggantian lahan dilakukan di lokasi “kelas satu” atau wilayah setara dengan Kimi.

Menurut Otis Monei, aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan, tetapi harus melalui mekanisme adat yang benar.

“Sebagai Kepala Suku Besar Wate, saya bisa saja mencarikan lokasi, tetapi kita memiliki etika adat. Harus berkoordinasi dengan Kepala Suku Wate wilayah Kimi/Waharia,” tegasnya.

Pilihan Redaksi :  Danrem 173/PVB : Nabire Papua Tengah adalah Daerah Operasi, Perlu Informasi Memadai

Karena Yoris Warai, pihak kunci yang berkaitan dengan transaksi awal lahan, tidak hadir dalam pertemuan, maka proses mediasi ditunda sementara. Ketua Suku Besar Wate meminta waktu kurang lebih satu minggu untuk memeriksa dokumen kepemilikan kedua belah pihak dan berkoordinasi dengan Kepala Suku Wilayah Kimi/Waharia sebelum melanjutkan penyelesaian.

Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui “Satu Pintu” Adat

Dalam kesempatan tersebut, Otis Monei menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa tanah melalui satu pintu di bawah Dewan Adat Suku Besar Wate.

“Ke depan, segala bentuk sengketa tanah di wilayah adat Wate tidak boleh ditangani banyak kepala suku. Penyelesaian dilakukan satu pintu melalui Musyawarah Suku Besar Wate agar tidak timbul masalah berkepanjangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebagai pemimpin adat yang baru menjabat, langkah ini merupakan upaya membangun sistem penyelesaian adat yang lebih tertib, terarah, dan menjaga kehormatan masyarakat Wate.

“Ini kasus pertama yang kami tangani. Mungkin berbeda dengan sistem sebelumnya, tetapi yang saya lakukan demi kebaikan bersama, khususnya bagi para pihak yang bersengketa.”

Mediasi adat tersebut sementara diskors dan akan dilanjutkan setelah proses verifikasi dan koordinasi dilakukan oleh Dewan Adat Wate.

Penyelesaian damai ini diharapkan menjadi contoh musyawarah budaya yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Nabire. (ing elsa)

Advertisements

Intan Jaya, Papua Tengah- centralmedia – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya dari Partai Perindo, Aljono Bagau, memberikan apresiasi terhadap aksi demonstrasi damai yang digelar oleh berbagai unsur dan elemen masyarakat di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Selasa (28/10/2025).

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Intan Jaya tersebut diikuti oleh sejumlah warga dari berbagai kalangan yang menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menghentikan penempatan aparat militer dalam jumlah besar di wilayah Intan Jaya.

Para peserta aksi menilai, kehadiran aparat militer dan pembangunan pos-pos di sekitar perkampungan penduduk telah menimbulkan keresahan dan rasa takut di kalangan warga. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya sejumlah warga sipil di Kampung Swanggama dan beberapa lokasi lain di Intan Jaya yang diduga terjadi saat pelaksanaan operasi militer.

Menanggapi aksi tersebut, Aljono Bagau menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang telah menyalurkan pendapatnya secara damai.

“Saya memberikan apresiasi kepada warga Intan Jaya yang menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai dan tertib. Aksi ini membuka mata semua pihak atas keresahan serta kekhawatiran yang selama ini dirasakan masyarakat,” ungkap Aljono Bagau kepada media.

Menurutnya, aspirasi masyarakat melalui demonstrasi adalah amanah yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, termasuk DPRK, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun institusi TNI dan Polri.

Meskipun tidak berada di tempat saat aksi berlangsung, Aljono menegaskan bahwa DPRK Intan Jaya tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan suara rakyat.

Ia juga menyatakan sepakat dengan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, yang sebelumnya menilai bahwa aksi demonstrasi tersebut seharusnya diterima langsung oleh lembaga DPRK.

“Saya sependapat dengan Bupati bahwa DPRK harus hadir menerima aspirasi masyarakat. Namun saat ini, kami menghadapi kendala teknis karena kantor DPRK belum memiliki fasilitas alat tulis kantor (ATK) dan sarana kerja yang memadai,” jelas Aljono.

Sebagai penutup, Aljono Bagau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidakhadiran lembaga DPRK di lokasi saat aksi berlangsung, seraya berkomitmen untuk memastikan aspirasi warga tetap diteruskan dan diperjuangkan melalui jalur kelembagaan. (red)

Advertisements