Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan daftar hari libur resmi dan cuti bersama untuk periode April hingga Juni 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/383/SET/2026 yang ditandatangani Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH pada 27 Maret 2026 di Nabire.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/298 Tahun 2025 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Selain itu, penetapan juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian PAN-RB.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan sejumlah hari libur keagamaan, nasional, serta cuti bersama yang berlaku bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Papua Tengah.

Berikut daftar hari libur dan cuti bersama :

Jumat, 3 April 2026 : Wafat Yesus Kristus

Minggu, 5 April 2026 : Paskah

Senin, 6 April 2026 : Paskah Kedua

Jumat, 1 Mei 2026 : Hari Buruh Internasional

Kamis, 14 Mei 2026 : Kenaikan Yesus Kristus

Jumat, 15 Mei 2026 : Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

Minggu, 24 Mei 2026 : Pentakosta Hari Pertama

Senin, 25 Mei 2026 : Pentakosta Hari Kedua

Rabu, 27 Mei 2026 : Idul Adha 1447 H

Kamis, 28 Mei 2026 : Cuti Bersama Idul Adha

Minggu, 31 Mei 2026 : Waisak 2570 BE

Senin, 1 Juni 2026 : Hari Lahir Pancasila

Selasa, 16 Juni 2026 : Tahun Baru Islam 1448 H

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, bupati se-Papua Tengah, serta pimpinan BUMN dan BUMD untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Pemerintah berharap penetapan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas masyarakat selama periode tersebut. (*)

Pilihan Redaksi :  Eliezer Yogi Tekankan Sinkronisasi Program dan Ekonomi Lokal di Musrenbang Papua Tengah 2027

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).

Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa, memimpin penutupan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Ia menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, pemerintah menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah.

Tema ini menjadi dasar untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada sumber daya lokal, kearifan budaya, serta potensi alam Papua Tengah.

Selanjutnya, pemerintah merumuskan berbagai prioritas melalui forum tersebut, mulai dari identifikasi permasalahan pembangunan, penyusunan program, hingga penetapan arah kebijakan daerah.

Silwanus menekankan bahwa hasil Musrenbang tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan implementasi program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apa yang kita sepakati harus menjadi kerja nyata dan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Di sisi lain, pemerintah mengakui masih adanya sejumlah tantangan pembangunan di Papua Tengah, seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta akses layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, MRP, serta seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan penutupan ini, seluruh hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 dan pedoman pelaksanaan program pembangunan di Papua Tengah. (*)

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (29/4/2026).

Rapat ini membahas lonjakan harga pangan di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan.

Wakili gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Asisten II Tumiran, S.Sos., M.AP., memimpin langsung rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Mereka merespons kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai signifikan.Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.

Data menunjukkan harga beras di wilayah itu naik hingga 9,33 persen.

Selain itu, harga minyak goreng, telur, dan daging ayam juga tercatat melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah menilai kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama kenaikan harga.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah menyiapkan langkah cepat untuk mengendalikan inflasi.

Selanjutnya, pemerintah menjalankan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah tersebut meliputi operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga pencegahan penimbunan bahan pokok.

Di sisi lain, Pemprov juga menyiapkan strategi jangka panjang. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID kabupaten, serta membangun sistem pemantauan harga berbasis data secara real-time.

Selain itu, pemerintah memperluas program gerakan pangan murah dan gerakan menanam sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menegaskan bahwa seluruh intervensi harus tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya langkah yang cepat, spesifik wilayah, dan berbasis data.

“Tujuan utama kami adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan gejolak harga tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut mampu mengendalikan inflasi, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat di Papua Tengah. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka kegiatan wawasan kebangsaan di Aula RRI Nabire, Rabu (29/4/2026), sebagai upaya memperkuat nasionalisme dan menjaga persatuan menjelang momentum 1 Mei.

Asisten I Sekretaris Daerah Papua Tengah, Alanthino Wiay, mewakili Gubernur Meki Nawipa, memimpin langsung pembukaan kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa seminar ini memiliki nilai strategis karena bertepatan dengan refleksi sejarah 1 Mei 1963.

Menurutnya, momentum tersebut menandai awal tanggung jawab pembangunan yang terus berjalan hingga saat ini.

Pemerintah daerah terus mendorong pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

“Tema yang kita angkat hari ini menjadi refleksi sejarah sekaligus komitmen kebangsaan. Persatuan yang kita rasakan saat ini lahir dari perjuangan panjang,” ujar Alanthino.

Ia kemudian menekankan tiga poin utama dalam kegiatan ini. Pertama, peserta perlu menjaga ingatan kolektif tentang sejarah perjuangan bangsa.

Kedua, generasi muda harus memahami sejarah secara utuh agar tetap memiliki identitas kebangsaan yang kuat.

Ketiga, seluruh elemen masyarakat perlu memperkuat semangat nasionalisme di tengah keberagaman.

Selain itu, Alanthino mengajak generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam forum diskusi.

Ia mendorong peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berpikir kritis dan menggali pengetahuan secara mendalam.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pimpinan organisasi, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, hingga pelajar dan mahasiswa.

Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaborasi dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kesadaran kolektif.

Para peserta tidak hanya mengikuti seminar, tetapi juga membangun pemahaman bersama tentang pentingnya menjaga Papua tetap damai dan bersatu.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap nilai-nilai sejarah dan cinta tanah air terus tumbuh, sekaligus menjadi fondasi dalam mendorong pembangunan yang lebih maju dan sejahtera. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 digelar selama tiga hari.

Pada hari kedua, agenda difokuskan pada pembahasan usulan program dari delapan kabupaten di Papua Tengah yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus). Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi.

“Hari ini kami fokus membahas program kegiatan dari kabupaten-kabupaten yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus. Ini penting agar kebutuhan masyarakat di daerah bisa terakomodasi dengan baik,” ujar Eliezer Yogi di Aula Ballroom, Nabire.

Ia menjelaskan, pada hari pertama kegiatan telah dibuka oleh Gubernur Papua Tengah dan diisi pemaparan materi dari sejumlah narasumber nasional maupun lokal, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, perguruan tinggi, hingga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Menurut Eliezer, kehadiran para narasumber tersebut bertujuan memberikan masukan strategis sesuai kondisi Papua Tengah saat ini, termasuk persoalan kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

“Materi yang disampaikan para narasumber sangat bermanfaat dan mendapat apresiasi dari peserta kabupaten karena sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua Tengah saat ini,” katanya.

Eliezer menambahkan, pada hari kedua pihaknya juga mengundang DPR Papua Tengah jalur pengangkatan Otsus serta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi hasil kunjungan lapangan dan reses.

Hal itu dilakukan agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Sementara pada hari ketiga, agenda akan dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD yang membahas usulan program dari sumber pendanaan lain di luar dana Otsus.

“Kami ingin ke depan ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, dan MRP agar persoalan daerah bisa diselesaikan bersama sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan masing-masing,” tutupnya. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements