Nabire, Papua Tengah-centralmedia –  Komandan Korem 173/Praja Vira Braja (PVB) Brigjen TNI Frits W.R. Pelamonia menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yorris Raweyai, bersama rombongan di Makorem 173/PVB, Jalan Kusuma Bangsa, Nabire, Rabu (15/10/2025).

Kunjungan tersebut menjadi ajang audiensi dan dialog terbuka antara DPD RI dan jajaran TNI di Papua Tengah, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat serta membahas isu-isu strategis terkait kesejahteraan rakyat, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Brigjen TNI Frits W.R. Pelamonia menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD RI terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Tengah.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Yorris Raweyai beserta rombongan. Korem 173/PVB siap bersinergi dengan semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” ujar Brigjen Frits.

Audiensi tersebut turut membahas pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan, sejalan dengan instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Sementara itu, Yorris Raweyai menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung—termasuk dari unsur TNI yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Usai berdialog, rombongan DPD RI meninjau langsung program Ketahanan Pangan (Han Pangan) Korem 173/PVB, yang menjadi salah satu program unggulan satuan di bawah komando Brigjen Frits. Program ini dikembangkan secara mandiri oleh para prajurit dan mencakup sektor pertanian, perikanan, peternakan ayam pedaging dan petelur, hingga budidaya sayur hidroponik.

Menurut Yoris, inisiatif Korem 173/PVB ini merupakan contoh konkret bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Kami akan terus mendukung program-program semacam ini agar dapat dikembangkan lebih luas.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Korem 173/PVB. Ini bukan sekadar kegiatan militer, tapi bentuk nyata kontribusi TNI dalam mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat,” ungkap Yorris Raweyai.
“Kami melihat secara nyata bagaimana Korem 173/PVB berkontribusi aktif dalam mendukung kesejahteraan rakyat, tidak hanya melalui tugas pokok pertahanan keamanan, tetapi juga melalui program nyata seperti ketahanan pangan (Han Pangan) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” imbuh Yorris Raweyai.

Menurutnya, apa yang dilakukan Korem 173/PVB menjadi contoh bahwa ketahanan nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tapi juga pada kemandirian ekonomi rakyat.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen antara DPD RI dan TNI AD dalam memperkuat pembangunan nasional dari wilayah timur Indonesia.

Melalui kunjungan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih solid antara lembaga legislatif dan TNI dalam mendukung kesejahteraan rakyat serta memperkokoh semangat “Praja Vira Braja” dalam pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara.(Humas Korem/ing elsa)

NABIRE, Papua Tengah- centralmedia— Para sopir angkutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum lintas Meepago memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayanan hingga adanya jawaban pasti dari pemerintah dan DPRD terkait persoalan jalan rusak serta ketersediaan BBM di wilayah pegunungan.

Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago, Chandra dan beberapa sopur yang hadir dalam pertemuan dengan DPRD menjelaskan bahwa fokus pembahasan hari ini menyangkut dua hal utama, yaitu masalah infrastruktur jalan dan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM).

Menurut pernyataannya, pihak DPRD telah menerima masukan dan kini sedang berupaya merumuskan solusi bersama instansi teknis terkait. Para sopir juga diminta menyerahkan data jumlah kendaraan yang beroperasi lintas daerah, guna menghitung kebutuhan BBM harian.
Mereka menunggu kepastian jawaban dari pemerintah terkait rusaknya jalan di kilometer 141 dan sekitarnya.

Namun hingga sore ini, belum ada tanggapan resmi dari DPRD maupun instansi terkait.

“Kami belum menerima jawaban pasti. Karena itu, kami tetap menyatakan sikap untuk tidak beraktivitas, baik angkutan logistik maupun penumpang, sampai ada keputusan,” ungkap Ketua Asosiasi Chandra.

Ia menambahkan, kondisi jalan di kilometer 141 masih sangat berbahaya dan sering terjadi kecelakaan, termasuk insiden terbaru kendaraan Hilux yang terguling di lokasi tersebut.
Oleh karena itu, sebelum ada
kepastian, mereka meminta kepada semua sopir Angkutan Umum dan Pengangkut Logistik untuk tidak beroperasi dulu.

Terkait keamanan di jalur lintas, pihak kepolisian disebut telah menawarkan solusi teknis, namun para sopir masih menunggu tindak lanjut pelaksanaannya.

“Harapan kami, paling tidak untuk jangka pendek menjelang arus mudik Desember, akses jalan bisa dilancarkan dulu. Soal jangka panjangnya, kami serahkan kepada pemerintah,” ujarnya.
Hingga berita ini dinaikkan, para sopir berada di Loka.Mereka menghentikan mobil angkutan umum dan pengangkut logistik untuk tidak beroperasi. (red)

Pj.Sekda “Siap Bantu Asosiasi, Koordinasi dengan Balai dan Pertamina “

Nabire, Papua Tengah — Ratusan pengemudi pengangkut logistik dan angkutan umum lintas Meepago menggelar aksi damai di kawasan Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025). Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan tiga tuntutan utama yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas distribusi barang dan penumpang antar kabupaten.

Adapun tiga tuntutan tersebut yakni:

1. Perbaikan akses jalan yang rusak parah,
2. Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), dan
3. Jaminan keamanan selama perjalanan.

Sebanyak tujuh perwakilan sopir diterima secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat Kantor Gubernur. Mereka disambut oleh Plt. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).

Dalam dialog tersebut, para pengemudi menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak, terutama di kilometer 141 ruas Nabire–Paniai, sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat kelancaran distribusi logistik menuju Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.

Menanggapi hal tersebut, dr. Silwanus Sumule menjelaskan bahwa ruas jalan Nabire–Paniai merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap akan mendorong percepatan perbaikannya dengan berkoordinasi langsung bersama pihak terkait.

“Teman-teman dari Balai sudah menyatakan siap membantu. Semua peralatan akan digerakkan dari KM 126 untuk memperbaiki ruas di KM 141. Kami berharap perbaikan bisa segera dilakukan, mengingat distribusi logistik akan meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan Desember nanti,” ujar Sumule.

Selain infrastruktur, persoalan lain yang disampaikan para sopir ialah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Sekda menyebut pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi atas hambatan tersebut.

“Soal BBM ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi untuk mengetahui di mana letak kendalanya,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, dr. Silwanus Sumule mengapresiasi sikap para sopir yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan terbuka.

“Diskusinya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak masukan dan tentu akan memilah mana yang bisa segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” pungkasnya.(red)

NABIRE, Papua Tengah, centralmedia – Dalam pelantikan pengurus Darud Da’wah Wal-Irsyad Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah (PW dan PD DDI) Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire yang dihadiri sejumlah tokoh penting , diantaranya Gubernur Papua Tengah yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H.Tumiran, M.A.P, Wakil Bupati Nabire, perwakilan TNI dan Polri, Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah, Ketua MUI Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, Ketua PCNU Kabupaten Nabire, tokoh agama, adat, dan masyarakat, Majelis Syuyukh AG.Prof.Dr.K.H.M.Faried Wadjedy, Lc.,MA pasca pelantikan memberikan sambutan penuh makna mengenai strategi dakwah yang harus dijalankan.

Prof. Faried menyampaikan apresiasi terhadap sumber daya manusia (SDM) DDI yang telah terpilih dan menegaskan pentingnya melaksanakan tugas sesuai fungsi organisasi dengan mengedepankan dakwah yang sejuk dan ikhlas. Mengutip ayat Al-Qur’an, ia mengingatkan agar dakwah dilakukan dengan hikmah, kebijaksanaan, dan nasihat yang baik tanpa kekerasan atau teriakan yang memecah belah.
“Umat Islam, khususnya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, harus mengikuti jalan Rasulullah dan sahabatnya secara moderat dan damai,” ujarnya.

Dengan jumlah sumber daya manusia yang mumpuni, tentunya kita semua mendambakan gerakan dakwah yang lebih maju dan terarah ke depan,” ujarnya. Dia mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas dakwah, pengurus harus selalu berpegang pada prinsip dakwah yang sejuk, ikhlas, dan bijaksana, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an, “Uda’u ila sabidhi rabbika bil-hikmah wal-mau’idhah al-khasanah,” yang berarti mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik.
Penekanan lebih lanjut diberikan agar dakwah dilakukan tanpa teriak-teriak atau kekerasan, melainkan melalui cara yang damai dan santun.
“Kita tidak berharap ada kekerasan dalam menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar, namun dakwah yang penuh kedamaian dan keteladanan,” tegasnya.

Beliau juga mengulas pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbagi dalam tiga golongan, yakni kelompok kanan yang cenderung ketat, tengah, dan kiri yang dianggap terlalu liberal.
Ia mengingatkan agar DDI tidak terpengaruh paham yang justru merusak kesatuan dan semangat moderasi.
Menurutnya, DDI harus tetap kokoh pada tradisi dakwah yang mengedepankan persatuan serta kerja sama demi keberkahan umat dan bangsa. (ing elsa)

NABIRE, Papua Tengah – centralmedia – Pelantikan Pengurus Wilayah Darud Da’wah Wal-Irsyad (DDI) Provinsi Papua Tengah dan Pengurus Daerah DDI Kabupaten Nabire untuk masa bakti 2025-2030 berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting daerah.
Gubernur Provinsi Papua Tengah berhalangan hadir karena agenda resmi yang ditempat lain.
Ia diwakili oleh Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan H.Tumiran, M.A.P.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki F.Nawipa, S.H., Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan acara seraya mengucapkan selamat kepada pengurus PW. dan PD.DDI yang baru dilantik.

Pilihan Redaksi :  Senyum Kehangatan, TNI Semakin Dekat Mengenal Masyarakat

Ia menegaskan bahwa DDI sebagai organisasi Islam yang telah lama berperan penting dalam membina umat dan memperkuat da’wah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki peranan strategis dalam menjaga moralitas dan memperkokoh persatuan di tengah kompleksitas sosial di Papua Tengah.
Gubernur mengajak DDI Papua Tengah dan Kabupaten Nabire untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai lembaga dalam menciptakan suasana damai, kondusif, dan berkemajuan.
“Tugas da’wah adalah tugas mulia yang membutuhkan niat tulus dan kerja sama kuat demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, Pengurus Besar DDI Pusat, serta berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas tingkat provinsi dan kabupaten.
Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran DDI di Papua Tengah sebagai pilar dakwah yang moderat, inklusif, dan penyatu umat.(ing elsa)

Pilihan Redaksi :  Perbankan Miliki Aturan Sendiri Terkait Pemblokiran Rekening Nasabah