Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan daftar hari libur resmi dan cuti bersama untuk periode April hingga Juni 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/383/SET/2026 yang ditandatangani Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH pada 27 Maret 2026 di Nabire.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/298 Tahun 2025 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Selain itu, penetapan juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian PAN-RB.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan sejumlah hari libur keagamaan, nasional, serta cuti bersama yang berlaku bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Papua Tengah.

Berikut daftar hari libur dan cuti bersama :

Jumat, 3 April 2026 : Wafat Yesus Kristus

Minggu, 5 April 2026 : Paskah

Senin, 6 April 2026 : Paskah Kedua

Jumat, 1 Mei 2026 : Hari Buruh Internasional

Kamis, 14 Mei 2026 : Kenaikan Yesus Kristus

Jumat, 15 Mei 2026 : Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

Minggu, 24 Mei 2026 : Pentakosta Hari Pertama

Senin, 25 Mei 2026 : Pentakosta Hari Kedua

Rabu, 27 Mei 2026 : Idul Adha 1447 H

Kamis, 28 Mei 2026 : Cuti Bersama Idul Adha

Minggu, 31 Mei 2026 : Waisak 2570 BE

Senin, 1 Juni 2026 : Hari Lahir Pancasila

Selasa, 16 Juni 2026 : Tahun Baru Islam 1448 H

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, bupati se-Papua Tengah, serta pimpinan BUMN dan BUMD untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Pemerintah berharap penetapan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas masyarakat selama periode tersebut. (*)

Pilihan Redaksi :  Polda Papua Tengah Peringati HUT Bhayangkara ke-79Kapolda : Jadikan Inspirasi Polri Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).

Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa, memimpin penutupan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Ia menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, pemerintah menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah.

Tema ini menjadi dasar untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada sumber daya lokal, kearifan budaya, serta potensi alam Papua Tengah.

Selanjutnya, pemerintah merumuskan berbagai prioritas melalui forum tersebut, mulai dari identifikasi permasalahan pembangunan, penyusunan program, hingga penetapan arah kebijakan daerah.

Silwanus menekankan bahwa hasil Musrenbang tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan implementasi program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apa yang kita sepakati harus menjadi kerja nyata dan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Di sisi lain, pemerintah mengakui masih adanya sejumlah tantangan pembangunan di Papua Tengah, seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta akses layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, MRP, serta seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan penutupan ini, seluruh hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 dan pedoman pelaksanaan program pembangunan di Papua Tengah. (*)

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (29/4/2026).

Rapat ini membahas lonjakan harga pangan di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan.

Wakili gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Asisten II Tumiran, S.Sos., M.AP., memimpin langsung rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Mereka merespons kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai signifikan.Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.

Data menunjukkan harga beras di wilayah itu naik hingga 9,33 persen.

Selain itu, harga minyak goreng, telur, dan daging ayam juga tercatat melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah menilai kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama kenaikan harga.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah menyiapkan langkah cepat untuk mengendalikan inflasi.

Selanjutnya, pemerintah menjalankan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah tersebut meliputi operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga pencegahan penimbunan bahan pokok.

Di sisi lain, Pemprov juga menyiapkan strategi jangka panjang. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID kabupaten, serta membangun sistem pemantauan harga berbasis data secara real-time.

Selain itu, pemerintah memperluas program gerakan pangan murah dan gerakan menanam sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menegaskan bahwa seluruh intervensi harus tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya langkah yang cepat, spesifik wilayah, dan berbasis data.

“Tujuan utama kami adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan gejolak harga tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut mampu mengendalikan inflasi, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat di Papua Tengah. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 digelar selama tiga hari.

Pada hari kedua, agenda difokuskan pada pembahasan usulan program dari delapan kabupaten di Papua Tengah yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus). Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi.

“Hari ini kami fokus membahas program kegiatan dari kabupaten-kabupaten yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus. Ini penting agar kebutuhan masyarakat di daerah bisa terakomodasi dengan baik,” ujar Eliezer Yogi di Aula Ballroom, Nabire.

Ia menjelaskan, pada hari pertama kegiatan telah dibuka oleh Gubernur Papua Tengah dan diisi pemaparan materi dari sejumlah narasumber nasional maupun lokal, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, perguruan tinggi, hingga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Menurut Eliezer, kehadiran para narasumber tersebut bertujuan memberikan masukan strategis sesuai kondisi Papua Tengah saat ini, termasuk persoalan kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

“Materi yang disampaikan para narasumber sangat bermanfaat dan mendapat apresiasi dari peserta kabupaten karena sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua Tengah saat ini,” katanya.

Eliezer menambahkan, pada hari kedua pihaknya juga mengundang DPR Papua Tengah jalur pengangkatan Otsus serta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi hasil kunjungan lapangan dan reses.

Hal itu dilakukan agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Sementara pada hari ketiga, agenda akan dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD yang membahas usulan program dari sumber pendanaan lain di luar dana Otsus.

“Kami ingin ke depan ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, dan MRP agar persoalan daerah bisa diselesaikan bersama sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan masing-masing,” tutupnya. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info — Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Papua Tengah melalui penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Ia menyebut Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah,” Meki Nawipa menekankan pentingnya memaksimalkan kekuatan daerah sendiri.

Ia menyoroti sektor pertanian, kelautan, serta potensi budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

“Papua Tengah harus dibangun dari kekuatan daerah sendiri. Tanah yang subur, laut yang kaya, serta kekuatan budaya harus menjadi fondasi utama,” tegasnya di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan.

Selain itu, Gubernur memaparkan sejumlah tantangan pembangunan berdasarkan capaian indikator makro tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 60,64, pertumbuhan ekonomi minus 6,01 persen, tingkat kemiskinan 29,45 persen, pengangguran terbuka 3,62 persen, serta gini ratio 0,34.

Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan masih tingginya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan, serta kendala infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah pegunungan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut harus dijawab melalui perencanaan yang terarah, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menekankan agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

“Dana Otsus harus dirasakan masyarakat. Tidak boleh ada program yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Meki Nawipa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari para bupati se-Papua Tengah, organisasi perangkat daerah (OPD), DPRP, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga masyarakat—untuk bersinergi membangun daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan satu arah dan tujuan bersama, serta semangat kolektif demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik.

Di akhir sambutannya, Gubernur secara resmi membuka Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah. Ia mengajak seluruh peserta bekerja dengan hati, kejujuran, dan tanggung jawab.

“Kalau Papua Tengah maju, Indonesia akan semakin kuat. Dan itu dimulai dari kerja kita hari ini,” pungkasnya. (*)

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membuka Musrenbang RKPD dan Otsus 2027 di Nabire, Senin (28/4/2026).

Pilihan Redaksi :  Jembatan Kalibobo Siap Dibuka 11 September

Advertisements