Intan Jaya, Papua Tengah- centralmedia – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya dari Partai Perindo, Aljono Bagau, memberikan apresiasi terhadap aksi demonstrasi damai yang digelar oleh berbagai unsur dan elemen masyarakat di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Selasa (28/10/2025).

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Intan Jaya tersebut diikuti oleh sejumlah warga dari berbagai kalangan yang menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menghentikan penempatan aparat militer dalam jumlah besar di wilayah Intan Jaya.

Para peserta aksi menilai, kehadiran aparat militer dan pembangunan pos-pos di sekitar perkampungan penduduk telah menimbulkan keresahan dan rasa takut di kalangan warga. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya sejumlah warga sipil di Kampung Swanggama dan beberapa lokasi lain di Intan Jaya yang diduga terjadi saat pelaksanaan operasi militer.

Menanggapi aksi tersebut, Aljono Bagau menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang telah menyalurkan pendapatnya secara damai.

“Saya memberikan apresiasi kepada warga Intan Jaya yang menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai dan tertib. Aksi ini membuka mata semua pihak atas keresahan serta kekhawatiran yang selama ini dirasakan masyarakat,” ungkap Aljono Bagau kepada media.

Menurutnya, aspirasi masyarakat melalui demonstrasi adalah amanah yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, termasuk DPRK, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun institusi TNI dan Polri.

Meskipun tidak berada di tempat saat aksi berlangsung, Aljono menegaskan bahwa DPRK Intan Jaya tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan suara rakyat.

Ia juga menyatakan sepakat dengan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, yang sebelumnya menilai bahwa aksi demonstrasi tersebut seharusnya diterima langsung oleh lembaga DPRK.

“Saya sependapat dengan Bupati bahwa DPRK harus hadir menerima aspirasi masyarakat. Namun saat ini, kami menghadapi kendala teknis karena kantor DPRK belum memiliki fasilitas alat tulis kantor (ATK) dan sarana kerja yang memadai,” jelas Aljono.

Sebagai penutup, Aljono Bagau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidakhadiran lembaga DPRK di lokasi saat aksi berlangsung, seraya berkomitmen untuk memastikan aspirasi warga tetap diteruskan dan diperjuangkan melalui jalur kelembagaan. (red)

Advertisements

Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, 23 Oktober 2025 — centralmedia- Ketua Kelompok Khusus (Poksus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya, Bartolomius Mirip, menyayangkan tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang melakukan pembakaran sejumlah mahkota berbahan bulu cendrawasih, kasuari, dan nuri. Ia menilai langkah tersebut berlebihan dan mencederai nilai-nilai budaya masyarakat Papua yang menjunjung tinggi simbol burung cendrawasih sebagai lambang kehormatan dan identitas adat.

Menurut Bartolomius, tindakan pembakaran itu tidak hanya mengabaikan aspek sosial-budaya, tetapi juga menyinggung perasaan masyarakat adat yang memaknai mahkota burung cendrawasih sebagai bagian penting dari tradisi dan status sosial dalam masyarakat Papua.

“Kalau benar alasan pelarangan adalah untuk kepentingan konservasi, mestinya dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana. Barang-barang tersebut bisa dikumpulkan dan diserahkan kepada tokoh adat untuk disimpan di balai warisan budaya atau museum daerah, bukan dibakar,” tegas Bartolomius di Sugapa, Kamis (23/10/2025).

Ia menambahkan, Burung Cendrawasih tidak hanya memiliki nilai ekologis sebagai satwa dilindungi, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam dalam berbagai upacara adat, pernikahan, serta kegiatan budaya lainnya. Karena itu, ia meminta BBKSDA Papua agar lebih berhati-hati dan sensitif dalam mengambil kebijakan penegakan hukum yang berkaitan dengan satwa endemik Papua.

Dikatakan Barto, tindakan seperti ini bisa menimbulkan salah paham bahkan konflik. Pemerintah perlu membuat mekanisme yang menghormati hukum konservasi tanpa mengabaikan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua.

Meski demikian, Bartolomius juga mengingatkan masyarakat Papua untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian satwa endemik seperti Cendrawasih, Kasuari, dan nuri. Ia menegaskan, praktik perburuan liar harus dihentikan agar tidak mempercepat kepunahan burung-burung kebanggaan Papua tersebut.

“Masyarakat Papua juga harus berhenti berburu Cendrawasih, Kasuari, dan Nuri. Jika hal ini terus terjadi, anak cucu kita tidak akan bisa lagi melihatnya,” tuturnya.

Bartolomius mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dalam perlindungan satwa khas Papua, sekaligus memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran.

“Aturan yang tegas akan menjadi bentuk penghormatan atas anugerah Tuhan bagi bangsa Papua. Jika masih ada yang melanggar, perlu diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari wilayah Pegunungan Tengah Papua, Bartolomius menekankan pentingnya sinergi antara pelestarian alam dan pelestarian budaya. Pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga konservasi diminta bekerja sama membangun kesadaran bersama bahwa menjaga satwa Papua berarti menjaga identitas dan masa depan generasi berikutnya.

“Konservasi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal tanggung jawab moral kita terhadap ciptaan Tuhan dan warisan budaya bangsa,” pungkasnya.(ing elsa)

Advertisements

Nabire, Papua Tengah – centralmedia – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P mengunjungi Markas Komando Distrik Militer (Makorem) 173/ Praja Vira Braja (PVB), Selasa (21/10/2025).

Kedatangan Pangdam yang didampingi Ibu Amrin Ibrahim itu disambut langsung Danrem 173/PVB Brigjen TNI Fritz W.R.Pelamonia didampingi Ibu Fritz Pelamonia mendapat kalungan selempang dan Mahkota Khas Papua.
Sementara Ibu Amrin Ibrahim yang juga Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodam XVII/Cenderawasih mendapat kalungan selempang dari Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korem / 173 PVB.
Kehangatan Jenderal Bintang Dua itu juga dissmbut tarian adat Papua dan barisan prajurit TNI Korem 173/PVB yang berjejer rapi dikanan kiri menuju Gedung Utama Korem 173/PVB.

Seusai foto bersama, Pangdam dan Ibu serta rombongan didampingi Danrem 173/PVB dan ibu serta sejumlah perwira dijajaran Korem 173/PVB meninjau SD Kartika dan fasilitas lainnya di Makorem.

Pilihan Redaksi :  873 CPNS Segera Ikuti Latsar

Pangdam juga melihat dari dekat sejumlah proyek pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dikembangkan Korem dibawah pimpinan Brigjen Fritz Pelamonia.

Seusai meninjau fasilitas Makorem, Pangdam melakukan tatap muka dengan seluruh pimpinan dan prajurit dari Korem dan satuan- satuan yang ada dibawah Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 173/PVB. (ing elsa)

Advertisements

NABIRE, Papua Tengah- centralmedia— Para sopir angkutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum lintas Meepago memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pelayanan hingga adanya jawaban pasti dari pemerintah dan DPRD terkait persoalan jalan rusak serta ketersediaan BBM di wilayah pegunungan.

Ketua Asosiasi Pengangkut Logistik dan Angkutan Umum Lintas Meepago, Chandra dan beberapa sopur yang hadir dalam pertemuan dengan DPRD menjelaskan bahwa fokus pembahasan hari ini menyangkut dua hal utama, yaitu masalah infrastruktur jalan dan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM).

Menurut pernyataannya, pihak DPRD telah menerima masukan dan kini sedang berupaya merumuskan solusi bersama instansi teknis terkait. Para sopir juga diminta menyerahkan data jumlah kendaraan yang beroperasi lintas daerah, guna menghitung kebutuhan BBM harian.
Mereka menunggu kepastian jawaban dari pemerintah terkait rusaknya jalan di kilometer 141 dan sekitarnya.

Namun hingga sore ini, belum ada tanggapan resmi dari DPRD maupun instansi terkait.

“Kami belum menerima jawaban pasti. Karena itu, kami tetap menyatakan sikap untuk tidak beraktivitas, baik angkutan logistik maupun penumpang, sampai ada keputusan,” ungkap Ketua Asosiasi Chandra.

Ia menambahkan, kondisi jalan di kilometer 141 masih sangat berbahaya dan sering terjadi kecelakaan, termasuk insiden terbaru kendaraan Hilux yang terguling di lokasi tersebut.
Oleh karena itu, sebelum ada
kepastian, mereka meminta kepada semua sopir Angkutan Umum dan Pengangkut Logistik untuk tidak beroperasi dulu.

Terkait keamanan di jalur lintas, pihak kepolisian disebut telah menawarkan solusi teknis, namun para sopir masih menunggu tindak lanjut pelaksanaannya.

“Harapan kami, paling tidak untuk jangka pendek menjelang arus mudik Desember, akses jalan bisa dilancarkan dulu. Soal jangka panjangnya, kami serahkan kepada pemerintah,” ujarnya.
Hingga berita ini dinaikkan, para sopir berada di Loka.Mereka menghentikan mobil angkutan umum dan pengangkut logistik untuk tidak beroperasi. (red)

Advertisements

Pj.Sekda “Siap Bantu Asosiasi, Koordinasi dengan Balai dan Pertamina “

Nabire, Papua Tengah — Ratusan pengemudi pengangkut logistik dan angkutan umum lintas Meepago menggelar aksi damai di kawasan Pantai Nabire, Selasa (14/10/2025). Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan tiga tuntutan utama yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas distribusi barang dan penumpang antar kabupaten.

Adapun tiga tuntutan tersebut yakni:

1. Perbaikan akses jalan yang rusak parah,
2. Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), dan
3. Jaminan keamanan selama perjalanan.

Sebanyak tujuh perwakilan sopir diterima secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat Kantor Gubernur. Mereka disambut oleh Plt. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).

Dalam dialog tersebut, para pengemudi menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak, terutama di kilometer 141 ruas Nabire–Paniai, sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat kelancaran distribusi logistik menuju Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.

Menanggapi hal tersebut, dr. Silwanus Sumule menjelaskan bahwa ruas jalan Nabire–Paniai merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap akan mendorong percepatan perbaikannya dengan berkoordinasi langsung bersama pihak terkait.

“Teman-teman dari Balai sudah menyatakan siap membantu. Semua peralatan akan digerakkan dari KM 126 untuk memperbaiki ruas di KM 141. Kami berharap perbaikan bisa segera dilakukan, mengingat distribusi logistik akan meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan Desember nanti,” ujar Sumule.

Selain infrastruktur, persoalan lain yang disampaikan para sopir ialah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Sekda menyebut pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi atas hambatan tersebut.

“Soal BBM ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi untuk mengetahui di mana letak kendalanya,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, dr. Silwanus Sumule mengapresiasi sikap para sopir yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan terbuka.

“Diskusinya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak masukan dan tentu akan memilah mana yang bisa segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” pungkasnya.(red)

Advertisements