Nabire, PT | Papuatengah.info – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, meresmikan Gedung Ruang Kelas SLB Negeri Pembina di Mepa Boarding School SP 2 Kalisemen, Nabire Barat, Sabtu (2/5/2026).

Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 itu dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan inklusif yang merata bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan ruang kelas baru ini merupakan langkah konkret, bukan sekadar penambahan fasilitas fisik.

“Pendidikan bermutu untuk semua harus dimulai dari fasilitas yang layak. Anak-anak SLB berhak belajar di ruang yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran,” ujarnya.

Ia menilai kehadiran ruang kelas representatif akan mendorong semangat belajar siswa sekaligus meningkatkan kualitas pengajaran guru. Pemerintah juga terus mendorong sekolah reguler mengembangkan konsep ramah disabilitas.

“Inklusi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Tidak boleh ada satu pun anak Papua Tengah yang tertinggal,” tegasnya.

Pilihan Redaksi :  Opsnal Resmob Satreskrim Polres Nabire Bekuk 2 Pelaku Curanmor

Di tengah suasana peringatan Hardiknas, pesan gubernur terasa lebih dari sekadar kebijakan.

Ia menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

“Mereka adalah mutiara Papua Tengah. Melalui pendidikan, mereka bisa berkarya dan memiliki masa depan untuk memimpin Tanah Papua,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, akan terus memastikan layanan pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk di wilayah terpencil.

Peresmian SLB Negeri Pembina ini sekaligus menjadi penanda arah pembangunan pendidikan Papua Tengah yang semakin inklusif, setara, dan berorientasi pada masa depan generasi muda. (*)

Advertisements

Pilihan Redaksi :  Disduk KB Nabire Gandeng Pemprov Papua Tengah. & Mitra Strategis Launching GENTING

Nabire, PT | Papuatengah.info — Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-68 Tahun 2026 digelar di lapangan Mepa Boarding School SP 2 Kalisemen, Nabire Barat.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama istri Ibu Nurhaidah yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah, para guru se-Kabupaten Nabire, serta peserta lomba Hardiknas tingkat SMP–SMA se-Papua Tengah.

Usai upacara, Gubernur meresmikan gedung SLB Negeri Pembina di lingkungan Mepa Boarding School.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di aula sekolah dan penyerahan piala penghargaan kepada siswa-siswi peserta lomba Hardiknas 2026 tingkat Provinsi Papua Tengah. ada 27 Peserta Siswa-siswi dari Kabupaten Nabire. Sabtu (2/5/2026).

Seluruh Petugas Upacara dari Siswa SLBUpacara tahun ini menghadirkan suasana berbeda.

Seluruh petugas upacara merupakan siswa-siswi sekolah luar biasa (SLB) di Nabire, yakni SLB KSK Bukit Meriam, SLB Petra, dan SLB Matahari, serta siswa-siswi dari Mepa Boarding School Perhatian peserta upacara tertuju pada pemimpin upacara dari Siswa Mepa Boarding School yang bernama Deki Degei (16) kelas X seorang siswa yang hanya memiliki satu kaki kanan.

Ia memimpin jalannya upacara dengan tegap dan penuh percaya diri hingga selesai, menjadi simbol kuat makna pendidikan inklusif.

Dalam Amanatnya Gubernur Meki menyampaikan Inklusi adalah Kewajiban serta menegaskan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan komitmen terhadap tema tahun ini: Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau dinas pendidikan. Ini adalah kerja bersama seluruh elemen agar tidak ada satu pun anak Papua Tengah yang tertinggal. Pendidikan bermutu untuk semua juga berarti pendidikan bermutu bagi anak-anak disabilitas. Inklusi bukan pilihan, tetapi kewajiban,” tegasnya.

Gubernur Meki menyampaikan tiga langkah prioritas, yakni penguatan infrastruktur SLB dan sekolah inklusif, peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus, serta kolaborasi dengan yayasan yang menjangkau anak-anak di pelosok.

Kepada para siswa SLB, ia berpesan, “Kalian adalah mutiara Papua Tengah.

Keterbatasan bukan penghalang untuk menjadi pemimpin besar.

”Kisah Inspiratif dalam Ramah Tamah Pada sesi ramah tamah di aula sekolah, Gubernur membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan demi pendidikan.

Ia menceritakan masa kecil yang harus meninggalkan kampung halaman, bekerja serabutan untuk biaya sekolah, hingga akhirnya meniti karier dan dipercaya memimpin Papua Tengah.

“Tidak ada jalan menuju kesuksesan tanpa pendidikan. Karena itu, tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tertinggal, termasuk anak-anak SLB,” ujarnya.

Peringatan Hardiknas ke-68 di Nabire ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pendidikan yang inklusif, setara, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa. (*)

Advertisements

Pilihan Redaksi :  KONI Provinsi Papua Tengah Siap Selenggarakan Rakerprov

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan daftar hari libur resmi dan cuti bersama untuk periode April hingga Juni 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/383/SET/2026 yang ditandatangani Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH pada 27 Maret 2026 di Nabire.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/298 Tahun 2025 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Selain itu, penetapan juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian PAN-RB.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan sejumlah hari libur keagamaan, nasional, serta cuti bersama yang berlaku bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Papua Tengah.

Berikut daftar hari libur dan cuti bersama :

Jumat, 3 April 2026 : Wafat Yesus Kristus

Minggu, 5 April 2026 : Paskah

Senin, 6 April 2026 : Paskah Kedua

Jumat, 1 Mei 2026 : Hari Buruh Internasional

Kamis, 14 Mei 2026 : Kenaikan Yesus Kristus

Jumat, 15 Mei 2026 : Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus

Minggu, 24 Mei 2026 : Pentakosta Hari Pertama

Senin, 25 Mei 2026 : Pentakosta Hari Kedua

Rabu, 27 Mei 2026 : Idul Adha 1447 H

Kamis, 28 Mei 2026 : Cuti Bersama Idul Adha

Minggu, 31 Mei 2026 : Waisak 2570 BE

Senin, 1 Juni 2026 : Hari Lahir Pancasila

Selasa, 16 Juni 2026 : Tahun Baru Islam 1448 H

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, bupati se-Papua Tengah, serta pimpinan BUMN dan BUMD untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Pemerintah berharap penetapan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas masyarakat selama periode tersebut. (*)

Pilihan Redaksi :  KONI Provinsi Papua Tengah Siap Selenggarakan Rakerprov

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).

Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa, memimpin penutupan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Ia menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, pemerintah menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah.

Tema ini menjadi dasar untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada sumber daya lokal, kearifan budaya, serta potensi alam Papua Tengah.

Selanjutnya, pemerintah merumuskan berbagai prioritas melalui forum tersebut, mulai dari identifikasi permasalahan pembangunan, penyusunan program, hingga penetapan arah kebijakan daerah.

Silwanus menekankan bahwa hasil Musrenbang tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan implementasi program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apa yang kita sepakati harus menjadi kerja nyata dan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Di sisi lain, pemerintah mengakui masih adanya sejumlah tantangan pembangunan di Papua Tengah, seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta akses layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, MRP, serta seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan penutupan ini, seluruh hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 dan pedoman pelaksanaan program pembangunan di Papua Tengah. (*)

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (29/4/2026).

Rapat ini membahas lonjakan harga pangan di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan.

Wakili gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Asisten II Tumiran, S.Sos., M.AP., memimpin langsung rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Mereka merespons kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai signifikan.Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.

Data menunjukkan harga beras di wilayah itu naik hingga 9,33 persen.

Selain itu, harga minyak goreng, telur, dan daging ayam juga tercatat melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah menilai kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama kenaikan harga.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah menyiapkan langkah cepat untuk mengendalikan inflasi.

Selanjutnya, pemerintah menjalankan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah tersebut meliputi operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga pencegahan penimbunan bahan pokok.

Di sisi lain, Pemprov juga menyiapkan strategi jangka panjang. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID kabupaten, serta membangun sistem pemantauan harga berbasis data secara real-time.

Selain itu, pemerintah memperluas program gerakan pangan murah dan gerakan menanam sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menegaskan bahwa seluruh intervensi harus tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya langkah yang cepat, spesifik wilayah, dan berbasis data.

“Tujuan utama kami adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan gejolak harga tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut mampu mengendalikan inflasi, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat di Papua Tengah. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements