Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info — Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan dan penguatan ekonomi lokal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 April 2026, di Aula Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi wilayah.

Dalam pembukaan, Eliezer Yogi menekankan bahwa tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah” mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Pembangunan harus dimulai dari potensi daerah sendiri. Karena itu, sinkronisasi program menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, mulai dari unsur pemerintah pusat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, akademisi, hingga mitra pembangunan.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan.

Musrenbang ini diikuti sekitar 600 peserta yang berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk perwakilan pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan pemuda, serta media. Namun, Bupati Mimika dilaporkan tidak hadir dalam pembukaan kegiatan.

Lebih lanjut, forum ini bertujuan menyelaraskan usulan program prioritas dari tingkat kabupaten ke provinsi, sekaligus memastikan pembangunan berjalan inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga menetapkan sepuluh program prioritas yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Dalam hal ini, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

Untuk memperkaya pembahasan, sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga pengawasan, akademisi, dan mitra pembangunan turut memberikan paparan.

Kehadiran mereka diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai tantangan pembangunan di Papua Tengah.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam arahannya menekankan pentingnya kehadiran seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), dalam forum strategis tersebut.

Ia juga mendorong agar pembangunan difokuskan pada sektor pangan dan peternakan, serta memperhatikan kondisi geografis wilayah, khususnya di daerah pegunungan.

Menurutnya, penyelarasan program antarwilayah menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan berkeadilan di seluruh Papua Tengah.

Di tengah dinamika yang berkembang, Musrenbang ini diharapkan tidak hanya menjadi forum perencanaan, tetapi juga ruang untuk menyatukan komitmen bersama dalam membangun Papua Tengah yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)

(Reporter Alvi)

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Paulina Marey, menanggapi sindiran tegas Gubernur Meki Nawipa terkait ketidakhadiran Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, dalam pembukaan Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027.

di Aula Ballroom Gubernur Provinsi Papua Tengah. Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menekankan pentingnya kehadiran pimpinan MRP dalam forum strategis tersebut.

“Musrenbang ini penting, ketua MRP harus hadir, jangan hadir di akun TikTok saja goyang-goyang atau joget-joget. Ketua dan anggota wajib hadir sampai penutupan,” Tegas Meki Nawipa.

Menanggapi hal tersebut, Paulina Marey menegaskan bahwa MRP tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam mengawal dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menjelaskan bahwa meskipun gaji merupakan hak yang diterima anggota atas kerja mereka, pengelolaan dana Otsus tidak langsung berada di bawah kendali MRP.

Pilihan Redaksi :  DPRK Terima Aspirasi Cabut Izin Miras, Nanci Worabay : Kita Tidak Ingin Generasi Nabire Terus Menjadi Korban

“Kalau dana itu langsung ke MRP dan bisa kami atur hingga ke titik-titik tertentu, tentu kami akan laksanakan seperti yang disampaikan Bapak Gubernur. Namun selama ini kami belum sepenuhnya mengetahui alur dana tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Paulina menyampaikan bahwa ketidakhadiran Ketua MRP disebabkan oleh situasi daerah yang sedang membutuhkan perhatian, termasuk kondisi keamanan di Timika.

Ia berharap Ketua MRP dapat segera bergabung dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, ia memastikan bahwa anggota MRP tetap berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian Musrenbang hingga penutupan.

“Kami akan hadir sampai hari terakhir. Ini adalah tanggung jawab kami agar dana Otsus benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (*)

repoter Alvi

Pilihan Redaksi :  Penyambutan Brigif Teritorial Pembangunan 82/WKB oleh Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB) di Mako Denzipur 12/OHH Nabire, Sabtu 26 Juli 2025 dalam Galeri

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info — Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Papua Tengah melalui penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Ia menyebut Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah,” Meki Nawipa menekankan pentingnya memaksimalkan kekuatan daerah sendiri.

Ia menyoroti sektor pertanian, kelautan, serta potensi budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

“Papua Tengah harus dibangun dari kekuatan daerah sendiri. Tanah yang subur, laut yang kaya, serta kekuatan budaya harus menjadi fondasi utama,” tegasnya di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan.

Selain itu, Gubernur memaparkan sejumlah tantangan pembangunan berdasarkan capaian indikator makro tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 60,64, pertumbuhan ekonomi minus 6,01 persen, tingkat kemiskinan 29,45 persen, pengangguran terbuka 3,62 persen, serta gini ratio 0,34.

Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan masih tingginya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan, serta kendala infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah pegunungan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut harus dijawab melalui perencanaan yang terarah, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menekankan agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

“Dana Otsus harus dirasakan masyarakat. Tidak boleh ada program yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Meki Nawipa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari para bupati se-Papua Tengah, organisasi perangkat daerah (OPD), DPRP, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga masyarakat—untuk bersinergi membangun daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan satu arah dan tujuan bersama, serta semangat kolektif demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik.

Di akhir sambutannya, Gubernur secara resmi membuka Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah. Ia mengajak seluruh peserta bekerja dengan hati, kejujuran, dan tanggung jawab.

“Kalau Papua Tengah maju, Indonesia akan semakin kuat. Dan itu dimulai dari kerja kita hari ini,” pungkasnya. (*)

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membuka Musrenbang RKPD dan Otsus 2027 di Nabire, Senin (28/4/2026).

Pilihan Redaksi :  Penyambutan Brigif Teritorial Pembangunan 82/WKB oleh Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB) di Mako Denzipur 12/OHH Nabire, Sabtu 26 Juli 2025 dalam Galeri

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info — Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, secara resmi meresmikan Pondok Pesantren Riyadhul Qur’an sekaligus melaunching SMP dan SMA Riyadhul Qur’an di Distrik Wanggar, Nabire Barat, Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Ia menyebut kehadiran pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, akhlak, dan spiritual generasi muda.

“Pembangunan tempat ibadah harus diiringi dengan pembangunan manusia. Tempat ibadah akan hidup jika ada masyarakat yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Yayasan Riyadhul Qur’an atas komitmennya menghadirkan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Papua Tengah.

Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman, disiplin, dan tanggung jawab sosial.

Di sisi lain, Gubernur juga menyoroti tantangan moral di era digital.

Ia menilai derasnya arus informasi di media sosial menuntut adanya penguatan nilai-nilai karakter melalui pendidikan.

“Oleh karena itu, saya berharap pesantren ini mampu melahirkan santri yang beriman, disiplin, dan siap membangun Papua Tengah,” ujarnya.

Sejalan dengan visi Papua Tengah yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan, pemerintah provinsi terus mendorong sektor pendidikan sebagai prioritas utama.

Salah satunya melalui program beasiswa bagi siswa SMA dan SMK yang akan diperluas ke tingkat SMP.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kejujuran dalam penyusunan data pendidikan, khususnya melalui sistem Dapodik.

Ia menyebut data yang akurat akan menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah.

“Pemerintah membutuhkan data yang benar. Tanpa data, kita tidak bisa mengambil langkah yang tepat,” jelasnya.

Dengan peresmian ini, Gubernur berharap Pondok Pesantren Riyadhul Qur’an dapat menjadi pusat pendidikan yang melahirkan generasi Qur’ani, berkarakter, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan religius di Papua Tengah. (*)

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info – Sebanyak 23 kepengurusan yang terdiri dari 5 Wilayah dan 18 Cabang Paguyuban Pasundan se-Tanah Papua masa bakti 2025-2030 resmi dilantik secara serentak di Aula Padepokan PSHT, Nabire, Papua Tengah, Sabtu (25/4/2026).

Acara yang mengusung tema “Nyunda ~ Nyantri ~ Nyakola ~ Nyantika” ini dihadiri langsung oleh Mayjen TNI (Purn.) Deny K. Irawan selaku Sekretaris Dewan Pangaping, Dr. Kunkunrat, M.Si., Subaryo, S.Pd., M.Pd., Polda Papua Tengah, KOREM 173/PVB, Tokoh adat, Tokoh agama. serta jajaran pengurus pusat dan daerah.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, S.H. yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Victor Fun, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas terbentuknya organisasi ini.

Menurutnya, Paguyuban Pasundan memiliki peran strategis sebagai jembatan silaturahmi dan mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.

Pilihan Redaksi :  STQH Sarana,Pembinaan Karakter Generasi Muda Islami

Nilai-nilai kebersamaan yang diusung organisasi ini dinilai selaras dengan semangat persatuan masyarakat Papua.

“Kami berharap Paguyuban Pasundan dapat berkontribusi nyata, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pelestarian budaya, guna mewujudkan Papua Tengah yang maju dan sejahtera,” ujar Victor Fun.

Pelantikan ini menjadi sejarah baru bagi organisasi di Tanah Papua, dengan harapan pengurus baru dapat bekerja secara solid, profesional, dan menjaga keharmonisan antarwarga. (*)

Advertisements