Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (29/4/2026).

Rapat ini membahas lonjakan harga pangan di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan memimpin langsung rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Mereka merespons kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai signifikan.Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.

Data menunjukkan harga beras di wilayah itu naik hingga 9,33 persen.

Selain itu, harga minyak goreng, telur, dan daging ayam juga tercatat melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah menilai kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama kenaikan harga.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah menyiapkan langkah cepat untuk mengendalikan inflasi.

Pilihan Redaksi :  Semakin Bertambah Usia Semakin Merangkul Rakyat

Selanjutnya, pemerintah menjalankan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah tersebut meliputi operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga pencegahan penimbunan bahan pokok.

Di sisi lain, Pemprov juga menyiapkan strategi jangka panjang. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID kabupaten, serta membangun sistem pemantauan harga berbasis data secara real-time.

Selain itu, pemerintah memperluas program gerakan pangan murah dan gerakan menanam sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menegaskan bahwa seluruh intervensi harus tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya langkah yang cepat, spesifik wilayah, dan berbasis data.

“Tujuan utama kami adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan gejolak harga tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut mampu mengendalikan inflasi, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat di Papua Tengah. (*)

Reporter: Alvi

Pilihan Redaksi :  Galeri COFFEE MORNING Polres Nabire, Pemkab dan DPRK Nabire, Lintas Lembaga, Lintas Sektoral, & Lintas Agama

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka kegiatan wawasan kebangsaan di Aula RRI Nabire, Rabu (29/4/2026), sebagai upaya memperkuat nasionalisme dan menjaga persatuan menjelang momentum 1 Mei.

Asisten I Sekretaris Daerah Papua Tengah, Alanthino Wiay, mewakili Gubernur Meki Nawipa, memimpin langsung pembukaan kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa seminar ini memiliki nilai strategis karena bertepatan dengan refleksi sejarah 1 Mei 1963.

Menurutnya, momentum tersebut menandai awal tanggung jawab pembangunan yang terus berjalan hingga saat ini.

Pemerintah daerah terus mendorong pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

“Tema yang kita angkat hari ini menjadi refleksi sejarah sekaligus komitmen kebangsaan. Persatuan yang kita rasakan saat ini lahir dari perjuangan panjang,” ujar Alanthino.

Ia kemudian menekankan tiga poin utama dalam kegiatan ini. Pertama, peserta perlu menjaga ingatan kolektif tentang sejarah perjuangan bangsa.

Kedua, generasi muda harus memahami sejarah secara utuh agar tetap memiliki identitas kebangsaan yang kuat.

Ketiga, seluruh elemen masyarakat perlu memperkuat semangat nasionalisme di tengah keberagaman.

Selain itu, Alanthino mengajak generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam forum diskusi.

Ia mendorong peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berpikir kritis dan menggali pengetahuan secara mendalam.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pimpinan organisasi, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, hingga pelajar dan mahasiswa.

Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaborasi dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kesadaran kolektif.

Para peserta tidak hanya mengikuti seminar, tetapi juga membangun pemahaman bersama tentang pentingnya menjaga Papua tetap damai dan bersatu.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap nilai-nilai sejarah dan cinta tanah air terus tumbuh, sekaligus menjadi fondasi dalam mendorong pembangunan yang lebih maju dan sejahtera. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 digelar selama tiga hari.

Pada hari kedua, agenda difokuskan pada pembahasan usulan program dari delapan kabupaten di Papua Tengah yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus). Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi.

“Hari ini kami fokus membahas program kegiatan dari kabupaten-kabupaten yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus. Ini penting agar kebutuhan masyarakat di daerah bisa terakomodasi dengan baik,” ujar Eliezer Yogi di Aula Ballroom, Nabire.

Ia menjelaskan, pada hari pertama kegiatan telah dibuka oleh Gubernur Papua Tengah dan diisi pemaparan materi dari sejumlah narasumber nasional maupun lokal, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, perguruan tinggi, hingga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Menurut Eliezer, kehadiran para narasumber tersebut bertujuan memberikan masukan strategis sesuai kondisi Papua Tengah saat ini, termasuk persoalan kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

“Materi yang disampaikan para narasumber sangat bermanfaat dan mendapat apresiasi dari peserta kabupaten karena sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua Tengah saat ini,” katanya.

Eliezer menambahkan, pada hari kedua pihaknya juga mengundang DPR Papua Tengah jalur pengangkatan Otsus serta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi hasil kunjungan lapangan dan reses.

Hal itu dilakukan agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Sementara pada hari ketiga, agenda akan dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD yang membahas usulan program dari sumber pendanaan lain di luar dana Otsus.

“Kami ingin ke depan ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, dan MRP agar persoalan daerah bisa diselesaikan bersama sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan masing-masing,” tutupnya. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info — Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan dan penguatan ekonomi lokal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 April 2026, di Aula Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi wilayah.

Dalam pembukaan, Eliezer Yogi menekankan bahwa tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah” mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Pembangunan harus dimulai dari potensi daerah sendiri. Karena itu, sinkronisasi program menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, mulai dari unsur pemerintah pusat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, akademisi, hingga mitra pembangunan.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan.

Musrenbang ini diikuti sekitar 600 peserta yang berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk perwakilan pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan pemuda, serta media. Namun, Bupati Mimika dilaporkan tidak hadir dalam pembukaan kegiatan.

Lebih lanjut, forum ini bertujuan menyelaraskan usulan program prioritas dari tingkat kabupaten ke provinsi, sekaligus memastikan pembangunan berjalan inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga menetapkan sepuluh program prioritas yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Dalam hal ini, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

Untuk memperkaya pembahasan, sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga pengawasan, akademisi, dan mitra pembangunan turut memberikan paparan.

Kehadiran mereka diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai tantangan pembangunan di Papua Tengah.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam arahannya menekankan pentingnya kehadiran seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), dalam forum strategis tersebut.

Ia juga mendorong agar pembangunan difokuskan pada sektor pangan dan peternakan, serta memperhatikan kondisi geografis wilayah, khususnya di daerah pegunungan.

Menurutnya, penyelarasan program antarwilayah menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan berkeadilan di seluruh Papua Tengah.

Di tengah dinamika yang berkembang, Musrenbang ini diharapkan tidak hanya menjadi forum perencanaan, tetapi juga ruang untuk menyatukan komitmen bersama dalam membangun Papua Tengah yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)

(Reporter Alvi)

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info – Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Paulina Marey, menanggapi sindiran tegas Gubernur Meki Nawipa terkait ketidakhadiran Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, dalam pembukaan Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027.

di Aula Ballroom Gubernur Provinsi Papua Tengah. Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menekankan pentingnya kehadiran pimpinan MRP dalam forum strategis tersebut.

“Musrenbang ini penting, ketua MRP harus hadir, jangan hadir di akun TikTok saja goyang-goyang atau joget-joget. Ketua dan anggota wajib hadir sampai penutupan,” Tegas Meki Nawipa.

Menanggapi hal tersebut, Paulina Marey menegaskan bahwa MRP tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam mengawal dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menjelaskan bahwa meskipun gaji merupakan hak yang diterima anggota atas kerja mereka, pengelolaan dana Otsus tidak langsung berada di bawah kendali MRP.

Pilihan Redaksi :  Semakin Bertambah Usia Semakin Merangkul Rakyat

“Kalau dana itu langsung ke MRP dan bisa kami atur hingga ke titik-titik tertentu, tentu kami akan laksanakan seperti yang disampaikan Bapak Gubernur. Namun selama ini kami belum sepenuhnya mengetahui alur dana tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Paulina menyampaikan bahwa ketidakhadiran Ketua MRP disebabkan oleh situasi daerah yang sedang membutuhkan perhatian, termasuk kondisi keamanan di Timika.

Ia berharap Ketua MRP dapat segera bergabung dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, ia memastikan bahwa anggota MRP tetap berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian Musrenbang hingga penutupan.

“Kami akan hadir sampai hari terakhir. Ini adalah tanggung jawab kami agar dana Otsus benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (*)

repoter Alvi

Pilihan Redaksi :  Resolusi Jihad Ekonomi, Hasil Sidang Tahunan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI

Advertisements