Ciputat — Di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, kolaborasi antara insan pers dan organisasi masyarakat sipil semakin menjadi kebutuhan penting.

Kesadaran itulah yang mendorong Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) menjalin silaturahmi strategis dengan Presiden Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, Rabu (11/03/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Surabi Teras Ciputat tersebut menghadirkan Ketua Umum DPP AKPERSI Bang Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E. bersama jajaran pengurus pusat AKPERSI serta Presiden DPP LIRA.

Sejak awal pertemuan, kedua organisasi menegaskan komitmen untuk memperkuat komunikasi dan konsolidasi nasional.

Selain itu, mereka juga sepakat membangun sinergi yang lebih kuat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, transparansi, serta kepentingan publik.

Ketua Umum DPP AKPERSI, Bang Rino Triyono, menegaskan bahwa kolaborasi antara pers dan masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

Menurutnya, pers tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan.

“Pers dan masyarakat sipil merupakan dua pilar penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Ketika keduanya bersinergi, kontrol terhadap kebijakan publik akan berjalan lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Bang Rino.

Sementara itu, Presiden DPP LIRA Andi Syafrani menyambut positif pertemuan tersebut. Ia menilai AKPERSI sebagai salah satu organisasi pers yang memiliki kontribusi penting dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan bangsa.

Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan gagasan serta memperluas kerja sama antara kedua organisasi dalam berbagai agenda kebangsaan.

“LIRA merasa sangat beruntung dapat bersilaturahmi dengan salah satu organisasi besar seperti DPP AKPERSI. Ini adalah momen penting bagi kita untuk menyatukan pokok-pokok pikiran dalam membangun negeri dengan kapasitas dan jaringan organisasi masing-masing,” kata Andi Syafrani.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kerja sama antara LIRA dan AKPERSI memiliki potensi besar dalam mengawal berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kami berharap ke depan dapat terbangun kerja sama dalam mengawal proses demokrasi, penegakan hukum, perlindungan kebebasan pers, serta kebebasan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan saling menguatkan dan bermuara pada kepentingan rakyat Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Andi Syafrani berharap sinergi yang terbangun di tingkat pusat dapat berkembang hingga ke daerah. Dengan demikian, komunikasi dan kerja sama antara kedua organisasi dapat menjangkau tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia.

“Kami berharap kolaborasi ini tidak berhenti di tingkat pusat saja, tetapi dapat berkembang hingga ke daerah. Dengan jaringan organisasi yang luas, kedua pihak dapat saling memperkuat kepercayaan serta membangun kerja sama yang lebih besar demi kepentingan publik,” jelasnya.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan di bulan suci Ramadhan tersebut juga menjadi ruang diskusi strategis mengenai berbagai isu kebangsaan, penguatan peran organisasi masyarakat, serta kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia.

Melalui pertemuan ini, DPP AKPERSI dan DPP LIRA sepakat membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas ke depan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fungsi kontrol sosial, meningkatkan literasi informasi masyarakat, serta menjaga marwah demokrasi di Indonesia.

Pada akhirnya, kolaborasi antara pers dan masyarakat sipil tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi fondasi utama dalam pembangunan bangsa. (*)

Sinak, Papua Tengah – Kehangatan terasa di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, ketika personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan patroli rutin pada Sabtu (14/3/2026).

Di tengah aktivitas masyarakat pegunungan Papua, kehadiran aparat tidak hanya memastikan keamanan wilayah, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kedekatan dengan warga.

Saat menyusuri jalan kampung, sejumlah personel tampak menyapa warga yang sedang beraktivitas. Anak-anak yang awalnya memperhatikan dari kejauhan perlahan mendekat dengan rasa penasaran. Sapaan hangat dan senyum yang saling bertukar membuat suasana patroli terasa lebih akrab.

Momen sederhana tersebut menggambarkan bahwa kehadiran aparat bukan sekadar menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

Patroli tersebut dilakukan di sekitar Kampung Gigobak sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di Distrik Sinak. Selain memantau situasi wilayah, personel juga melakukan pengamanan terhadap sejumlah objek vital yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Bagi masyarakat setempat, kehadiran aparat di tengah kampung menjadi tanda bahwa negara hadir memberikan perlindungan dan rasa tenang, terutama di wilayah pegunungan yang memiliki tantangan keamanan tersendiri.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa patroli yang dilakukan personel tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga membangun hubungan yang hangat dengan masyarakat.

“Patroli yang dilakukan oleh personel kami tidak semata-mata untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, sekaligus sahabat bagi warga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Papua, karena kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Adarma Sinaga, menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.“Keamanan tidak bisa diwujudkan hanya oleh aparat saja. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat. Karena itu kami terus mengedepankan pendekatan humanis agar tercipta kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan warga,” katanya.

Selama kegiatan patroli berlangsung, situasi di Distrik Sinak terpantau aman dan kondusif. Warga menyambut positif kehadiran personel yang rutin melakukan patroli di wilayah mereka.

Sapaan sederhana, percakapan singkat, hingga tawa kecil bersama anak-anak kampung menjadi gambaran bahwa keamanan juga dapat dibangun melalui kedekatan, komunikasi, dan rasa saling percaya.Melalui patroli rutin yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan, Operasi Damai Cartenz 2026 terus berupaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat di Tanah Papua. (*)

Nabire, Papua Tengah || Papuatengah.info — Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, semangat kebersamaan dan kesiapsiagaan aparat keamanan terlihat jelas di Nabire. Prajurit Yonif TP 804/DBAY bersama unsur TNI–Polri dan instansi terkait mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Noken 2026 yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Papua Tengah (Bandara Lama Nabire), Kamis (12/3/2026).

Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley memimpin langsung apel tersebut. Ia memimpin jalannya upacara sekaligus membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum Idulfitri.

Sejak awal kegiatan, seluruh unsur yang hadir menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Apel gelar pasukan ini sekaligus menjadi sarana pengecekan kesiapan personel, perlengkapan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan selama operasi berlangsung.

Dalam amanat Kapolri, disampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 bertujuan memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran sekaligus menjaga keamanan masyarakat selama perayaan hari raya.

Berdasarkan data potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun ini, sekitar 143,9 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, seluruh unsur pengamanan harus mempersiapkan langkah antisipatif agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar.

Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polri bersama TNI dan berbagai instansi terkait menggelar Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan sekitar 161.243 personel gabungan.Selain mengerahkan personel, aparat juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu.

Pos-pos tersebut berfungsi sebagai pusat informasi, pelayanan masyarakat, serta titik koordinasi pengamanan selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

Pilihan Redaksi :  Pemprov Papua Tengah Terima Penghargaan Pelayanan Publik

Tidak hanya fokus pada jalur transportasi, operasi ini juga menyasar pengamanan 185.607 objek vital di seluruh Indonesia. Objek tersebut meliputi masjid, lokasi pelaksanaan salat Idulfitri, pusat perbelanjaan, objek wisata, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara.

Kapolri juga mengingatkan seluruh personel agar tetap waspada terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, mulai dari kejahatan konvensional, aksi premanisme, balap liar, hingga konflik sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, aparat diminta meningkatkan patroli serta memperkuat koordinasi dengan unsur pengamanan masyarakat.

Di akhir amanatnya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel gabungan yang terlibat dalam operasi ini, termasuk unsur TNI, kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, serta berbagai lembaga dan mitra strategis lainnya.

Keikutsertaan prajurit Yonif TP 804/DBAY dalam apel gelar pasukan ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung pengamanan wilayah Papua Tengah. Kehadiran mereka juga menjadi simbol kuat sinergi TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan merayakan Idulfitri.

Pada akhirnya, pengamanan Lebaran bukan hanya tentang menjaga ketertiban, tetapi juga tentang menghadirkan rasa tenang bagi masyarakat agar dapat merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. (*)

Nabire, Papua Tengah-CENTRAL MEDIA – Pengurus Besar Paguyuban Pasundan secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) membentuk dan menetapkan Kepengurusan Cabang Paguyuban Pasundan Provinsi Papua Tengah untuk masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Nomor 23/PTS.PB.PP/C/1/2026 yang ditetapkan di Bandung pada 30 Januari 2026.
Dalam SK tersebut Tabroni M.Cahya, S.H., dipercaya untuk mendahkodai Cabang Paguyuban Pasundan Provinsi Papua Tengah.

Pembentukan cabang ini dilatarbelakangi oleh semakin tersebarnya warga Sunda di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Selain itu, tokoh-tokoh warga Sunda di Provinsi Papua Tengah telah lebih dahulu melaksanakan musyawarah secara daring bersama Pengurus Wilayah Paguyuban Pasundan Papua pada 1 November 2025 sebagai langkah awal pembentukan kepengurusan cabang.
Dalam keputusan tersebut, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan mengesahkan susunan Dewan Pangaping serta Pengurus Cabang Paguyuban Pasundan Provinsi Papua Tengah yang akan menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan. Pengurus cabang yang dibentuk memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Pasundan.

Pengurus Besar juga menegaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi, Pengurus Cabang Paguyuban Pasundan Provinsi Papua Tengah wajib melakukan koordinasi dengan Pengurus Wilayah Paguyuban Pasundan di Tanah Papua. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinergi organisasi serta keselarasan program kerja di tingkat wilayah dan cabang.
Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan tetap sah sampai dengan dicabut atau diubah sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan tersebut, perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya.
Dengan terbentuknya Cabang Paguyuban Pasundan Provinsi Papua Tengah, diharapkan peran serta warga Sunda dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan kemasyarakatan di Papua Tengah dapat semakin terorganisasi dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah serta penguatan persatuan dan kebhinekaan nasional.

Dalam.menjalankan roda organisasi Pengurus Cabang Paguyuban Pasundan Papua Tengah,
Tabroni M.Cahya didampingi 8 (delapan) Wakil Ketua dengan membawahi bidang masing-masing.
Sebagai Ketua, Tabroni M.Cahya didampingi Sekretaris Wahyudin, S.Sy dan Wakkil Sekretaris Heni Anjani, serta Bendahara Dari Tabbi Sarawa dan Wakil Bendahara Yulyan Susanti.
Disamping itu Kepenggunaan Cabang Paguyuban Pasundan Papua Tengah telah dilengkapi dengan 7 (tujuh) bidang.
SK Pengurus Cabang Paguyuban Pasundan Papua Tengah ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof.Dr.H.M.Didi Turmudzi, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Prof.Dr.H.M.Budiana, S.IP.,M.Si di Bandung Jawa Barat tanggal 30 Januari 2026. (RED-CENTRAL MEDIA)

Kementerian Sosial RI – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah

Papua Tengah, 5 Desember 2025 — Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah secara resmi menyerahkan Bantuan Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Tahap 12 Tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Jumat, 5 Desember 2025 bertempat di Aula Dinsos P3A Papua Tengah.

Penyerahan bantuan dihadiri oleh 15 Kepala Keluarga penerima manfaat, serta didampingi oleh Sekretaris Dinas mewakili Kepala Dinas, para Kepala Bidang, Kepala Seksi, staf, dan tenaga honorer. Sambutan disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Resos), Bapak Semmy Gobay, S.Sos., M.M, yang menegaskan pentingnya program RST sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa program RST memiliki tiga tujuan utama, yaitu:
1. Membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni untuk melakukan rehabilitasi menjadi rumah layak huni.
2. Memberikan kesempatan kepada penghuni rumah yang telah direhab untuk membangun usaha atau kegiatan ekonomi produktif.
3. Menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat melalui proses rehabilitasi rumah.

Bantuan yang diberikan bersumber dari Kementerian Sosial RI berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 per penerima manfaat, dan disalurkan melalui Bank Mandiri. Pihak dinas menegaskan bahwa dana tersebut harus digunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan rehabilitasi rumah. Dinas juga akan melakukan pemantauan rutin terhadap progres kegiatan, yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Pemantauan langsung dari pihak Kemensos juga memungkinkan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan progres tersebut.

Dari total 207 usulan yang diajukan Dinas Sosial Papua Tengah kepada Kementerian Sosial, hanya 15 penerima manfaat yang ditetapkan menerima bantuan tahun ini sesuai kriteria nasional yang berlaku dan keterbatasan kuota yang harus dibagi untuk seluruh Indonesia. Meski demikian, pemerintah daerah menyampaikan rasa syukur atas alokasi yang diterima.

“Kita bersyukur dapat 15 paket rehabilitasi rumah dari Kemensos. Harapan kami, pada tahun-tahun berikutnya, ketika kita kembali mengusulkan, Papua Tengah dapat memperoleh lebih banyak bantuan lagi untuk masyarakat,” ujar Bapak Semmy Gobay.

Program RST diharapkan mampu memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, khususnya bagi keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga kualitas hidup dan kemandirian ekonomi mereka dapat meningkat.

Pilihan Redaksi :  KOPASGAT : Pasukan Elit Penjaga Langit dan Bumi Nusantara