Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info — Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir di Papua Tengah, Kamis (7/5/2026)

Hal itu disampaikannya saat menutup kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Mahavira, Kabupaten Nabire, pada 6–7 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Silwanus Sumule mengatakan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, masyarakat adat, serta warga yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses layanan perbankan dan keuangan formal.

“Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan keuangan. Padahal, akses keuangan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan TPAKD harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini memfokuskan arah pembangunan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan bahwa program-program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua,” kata Silwanus.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan masyarakat agar tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara bijak dan produktif.

Selain itu, program-program TPAKD diharapkan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar program administratif.

Rakor pleno tersebut diharapkan menghasilkan rumusan program kerja TPAKD Tahun 2026, langkah konkret percepatan inklusi keuangan, serta komitmen bersama dalam mendukung pembangunan ekonomi Papua Tengah.

Kegiatan Rakor Pleno TPAKD Papua Tengah turut dihadiri pimpinan OJK, Bank Indonesia Perwakilan Papua, unsur Forkopimda, pimpinan perbankan dan lembaga keuangan, pimpinan OPD terkait, serta tamu undangan lainnya. (*)

Advertisements

Jakarta | Papuatengah.info – Dari timur Indonesia, gagasan besar tentang kedaulatan ekonomi kembali digaungkan. Gubernur Papua Tengah memaparkan strategi integrasi pengelolaan emas dari hulu ke hilir sebagai langkah konkret menuju visi Indonesia Emas 2045, dalam Diskusi Panel Terpadu di Jakarta, 5–6 Mei 2026.

Forum strategis bertajuk “Strategi Integrasi Hulu ke Hilir Penguasaan Cadangan Emas Menuju Ketahanan Moneter yang Berdaulat” ini mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dari berbagai sektor.

Sejumlah pejabat dan ahli hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Utama MIND ID, Kepala BIM, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Deputi TLSDAB KLH, Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dirjen Gakkum ESDM, Direktur Pengembangan Usaha ANTAM, perwakilan BRI, peneliti BRIN, serta Gubernur Papua Tengah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Tengah tampil sebagai narasumber utama.

Ia memaparkan materi bertajuk “Strategi Integrasi Hulu-Hilir Penguasaan Emas Menuju Ketahanan Moneter.”Pertama, ia menegaskan pentingnya transformasi sektor pertambangan rakyat.

Pemerintah daerah mendorong perubahan paradigma agar aktivitas tambang rakyat berkembang menjadi sektor ekonomi yang legal, produktif, dan bermartabat.

Selanjutnya, ia menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, kebijakan pembangunan harus memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola potensi emas di wilayah ulayat mereka secara berkeadilan.

Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya penguatan ketahanan moneter nasional.

Ia menjelaskan bahwa integrasi pengelolaan emas dari hulu hingga hilir di Papua Tengah dapat meningkatkan cadangan devisa negara sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada sektor tambang.

Integrasi tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan sektor lain, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di Papua Tengah.

Advertisements

Papuatengah.info | Nabire, PT- Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah dipenuhi suasana khidmat saat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat mengikuti Ibadah dan Doa bagi Papua Tengah pada Senin pagi, 4 Mei 2026, pukul 08.00 WIT.

Kegiatan rohani ini mengangkat tema dari 2 Tawarikh 7:12–15 : “Saat pemimpin dan masyarakat berdoa bersama, maka Tuhan akan mendengar serta memulihkan negeri kita.” Senin (4/5/2026).

Ibadah dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan dihadiri para pejabat utama Pemprov Papua Tengah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPR Papua Tengah, serta perwakilan kepala daerah.

Tercatat hadir Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Paniai Yampit Nawipa, serta Wakil Bupati Puncak yang mewakili kepala daerah setempat.

Kegiatan ini memuat atribusi nilai “Papua Tengah • BerAKHLAK • Bangga Melayani Bangsa • 80 Tahun Indonesia Maju” sebagai semangat pelayanan publik yang berpadu dengan pendekatan spiritual.

Dalam doa yang dipanjatkannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan permohonan pemulihan bagi Papua Tengah, terutama agar kekerasan yang masih terjadi dapat dihentikan dan digantikan dengan damai sejahtera.

“Benar Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami ini. Hari ini hamba-Mu berdiri di hadapan-Mu sebagai manusia biasa yang Engkau beri kesempatan memimpin negeri ini. Kami tidak sempurna, tetapi karena kasih dan pertolongan Tuhan, kami selalu dipulihkan dan diperbarui,” doa Gubernur Meki.

Gubernur juga menegaskan keyakinannya bahwa Tuhan mengetahui seluruh pergumulan masyarakat Papua Tengah, baik yang berada di wilayah pesisir, pegunungan, maupun perkotaan.

“Tuhan tahu semua yang terjadi di negeri ini. Apakah kami sedang berbuat salah atau berbuat baik, Engkau mengetahui semuanya. Namun kami percaya, Yesus datang untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menyelesaikan seluruh persoalan manusia,” ucap Gubernur Meki penuh haru.

Dalam doa tersebut, Gubernur turut mengenang perjalanan hidup dan pengabdiannya, mulai dari cita-citanya menjadi pilot, kemudian dipercaya menjadi bupati, hingga kini memimpin sebagai gubernur.

“Ketika saya ingin menjadi pilot, Tuhan izinkan. Ketika ingin menjadi bupati, Tuhan beri. Dan ketika dipercaya menjadi gubernur, itu pun Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tuhan yang sama, hari ini saya memohon agar Papua Tengah Engkau pulihkan dan Engkau selesaikan semua kekerasan ini,” katanya.

Ia juga memohon agar damai sejahtera hadir di seluruh penjuru Papua Tengah.“Biarlah ada damai sejahtera di negeri ini. Biarlah ada pemulihan dari utara, selatan, timur, dan barat. Orang-orang di negeri ini membutuhkan pertolongan Tuhan,” tutup Gubernur Meki dalam doanya.

Ibadah dan doa bersama ini menjadi momen refleksi spiritual bagi jajaran pemerintah dan masyarakat Papua Tengah, sekaligus simbol harapan akan hadirnya kedamaian, pemulihan, dan persatuan di Tanah Papua. (*)

Advertisements

Pilihan Redaksi :  Dukung Program Kerja Pemerintah, HIPETA Serahkan 541 Dokumen Lahan

Nabire, PT | Papuatengah.info – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, meresmikan Gedung Ruang Kelas SLB Negeri Pembina di Mepa Boarding School SP 2 Kalisemen, Nabire Barat, Sabtu (2/5/2026).

Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 itu dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan inklusif yang merata bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan ruang kelas baru ini merupakan langkah konkret, bukan sekadar penambahan fasilitas fisik.

“Pendidikan bermutu untuk semua harus dimulai dari fasilitas yang layak. Anak-anak SLB berhak belajar di ruang yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran,” ujarnya.

Ia menilai kehadiran ruang kelas representatif akan mendorong semangat belajar siswa sekaligus meningkatkan kualitas pengajaran guru. Pemerintah juga terus mendorong sekolah reguler mengembangkan konsep ramah disabilitas.

“Inklusi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Tidak boleh ada satu pun anak Papua Tengah yang tertinggal,” tegasnya.

Pilihan Redaksi :  Juara 1 Kalau Positif Boleh

Di tengah suasana peringatan Hardiknas, pesan gubernur terasa lebih dari sekadar kebijakan.

Ia menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

“Mereka adalah mutiara Papua Tengah. Melalui pendidikan, mereka bisa berkarya dan memiliki masa depan untuk memimpin Tanah Papua,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, akan terus memastikan layanan pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk di wilayah terpencil.

Peresmian SLB Negeri Pembina ini sekaligus menjadi penanda arah pembangunan pendidikan Papua Tengah yang semakin inklusif, setara, dan berorientasi pada masa depan generasi muda. (*)

Advertisements

Pilihan Redaksi :  Seminar Diskusi Menuju Universitas Negeri Papua Tengah

Nabire, PT | Papuatengah.info — Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-68 Tahun 2026 digelar di lapangan Mepa Boarding School SP 2 Kalisemen, Nabire Barat.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama istri Ibu Nurhaidah yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah, para guru se-Kabupaten Nabire, serta peserta lomba Hardiknas tingkat SMP–SMA se-Papua Tengah.

Usai upacara, Gubernur meresmikan gedung SLB Negeri Pembina di lingkungan Mepa Boarding School.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di aula sekolah dan penyerahan piala penghargaan kepada siswa-siswi peserta lomba Hardiknas 2026 tingkat Provinsi Papua Tengah. ada 27 Peserta Siswa-siswi dari Kabupaten Nabire. Sabtu (2/5/2026).

Seluruh Petugas Upacara dari Siswa SLBUpacara tahun ini menghadirkan suasana berbeda.

Seluruh petugas upacara merupakan siswa-siswi sekolah luar biasa (SLB) di Nabire, yakni SLB KSK Bukit Meriam, SLB Petra, dan SLB Matahari, serta siswa-siswi dari Mepa Boarding School Perhatian peserta upacara tertuju pada pemimpin upacara dari Siswa Mepa Boarding School yang bernama Deki Degei (16) kelas X seorang siswa yang hanya memiliki satu kaki kanan.

Ia memimpin jalannya upacara dengan tegap dan penuh percaya diri hingga selesai, menjadi simbol kuat makna pendidikan inklusif.

Dalam Amanatnya Gubernur Meki menyampaikan Inklusi adalah Kewajiban serta menegaskan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan komitmen terhadap tema tahun ini: Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau dinas pendidikan. Ini adalah kerja bersama seluruh elemen agar tidak ada satu pun anak Papua Tengah yang tertinggal. Pendidikan bermutu untuk semua juga berarti pendidikan bermutu bagi anak-anak disabilitas. Inklusi bukan pilihan, tetapi kewajiban,” tegasnya.

Gubernur Meki menyampaikan tiga langkah prioritas, yakni penguatan infrastruktur SLB dan sekolah inklusif, peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus, serta kolaborasi dengan yayasan yang menjangkau anak-anak di pelosok.

Kepada para siswa SLB, ia berpesan, “Kalian adalah mutiara Papua Tengah.

Keterbatasan bukan penghalang untuk menjadi pemimpin besar.

”Kisah Inspiratif dalam Ramah Tamah Pada sesi ramah tamah di aula sekolah, Gubernur membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan demi pendidikan.

Ia menceritakan masa kecil yang harus meninggalkan kampung halaman, bekerja serabutan untuk biaya sekolah, hingga akhirnya meniti karier dan dipercaya memimpin Papua Tengah.

“Tidak ada jalan menuju kesuksesan tanpa pendidikan. Karena itu, tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tertinggal, termasuk anak-anak SLB,” ujarnya.

Peringatan Hardiknas ke-68 di Nabire ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pendidikan yang inklusif, setara, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa. (*)

Advertisements

Pilihan Redaksi :  Dukung Program Kerja Pemerintah, HIPETA Serahkan 541 Dokumen Lahan