Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).

Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa, memimpin penutupan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Ia menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, pemerintah menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah.

Tema ini menjadi dasar untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada sumber daya lokal, kearifan budaya, serta potensi alam Papua Tengah.

Selanjutnya, pemerintah merumuskan berbagai prioritas melalui forum tersebut, mulai dari identifikasi permasalahan pembangunan, penyusunan program, hingga penetapan arah kebijakan daerah.

Silwanus menekankan bahwa hasil Musrenbang tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan implementasi program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apa yang kita sepakati harus menjadi kerja nyata dan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Di sisi lain, pemerintah mengakui masih adanya sejumlah tantangan pembangunan di Papua Tengah, seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, serta akses layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, MRP, serta seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan penutupan ini, seluruh hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 dan pedoman pelaksanaan program pembangunan di Papua Tengah. (*)

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (29/4/2026).

Rapat ini membahas lonjakan harga pangan di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan memimpin langsung rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Mereka merespons kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai signifikan.Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.

Data menunjukkan harga beras di wilayah itu naik hingga 9,33 persen.

Selain itu, harga minyak goreng, telur, dan daging ayam juga tercatat melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah menilai kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama kenaikan harga.

Karena itu, Pemprov Papua Tengah menyiapkan langkah cepat untuk mengendalikan inflasi.

Pilihan Redaksi :  Ketua Gabpeknas Papua Tengah Sambut Baik Terang Listrik di 11 Titik 3 Kabupaten

Selanjutnya, pemerintah menjalankan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah tersebut meliputi operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga pencegahan penimbunan bahan pokok.

Di sisi lain, Pemprov juga menyiapkan strategi jangka panjang. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan lokal, memperkuat peran TPID kabupaten, serta membangun sistem pemantauan harga berbasis data secara real-time.

Selain itu, pemerintah memperluas program gerakan pangan murah dan gerakan menanam sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menegaskan bahwa seluruh intervensi harus tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya langkah yang cepat, spesifik wilayah, dan berbasis data.

“Tujuan utama kami adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan gejolak harga tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut mampu mengendalikan inflasi, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat di Papua Tengah. (*)

Reporter: Alvi

Pilihan Redaksi :  Polda Papua Tengah Peringati HUT Bhayangkara ke-79Kapolda : Jadikan Inspirasi Polri Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya

Advertisements

Nabire, PT | Papuatengah.info – Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 digelar selama tiga hari.

Pada hari kedua, agenda difokuskan pada pembahasan usulan program dari delapan kabupaten di Papua Tengah yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus). Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi.

“Hari ini kami fokus membahas program kegiatan dari kabupaten-kabupaten yang akan dibiayai melalui dana Otonomi Khusus. Ini penting agar kebutuhan masyarakat di daerah bisa terakomodasi dengan baik,” ujar Eliezer Yogi di Aula Ballroom, Nabire.

Ia menjelaskan, pada hari pertama kegiatan telah dibuka oleh Gubernur Papua Tengah dan diisi pemaparan materi dari sejumlah narasumber nasional maupun lokal, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, perguruan tinggi, hingga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Menurut Eliezer, kehadiran para narasumber tersebut bertujuan memberikan masukan strategis sesuai kondisi Papua Tengah saat ini, termasuk persoalan kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

“Materi yang disampaikan para narasumber sangat bermanfaat dan mendapat apresiasi dari peserta kabupaten karena sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua Tengah saat ini,” katanya.

Eliezer menambahkan, pada hari kedua pihaknya juga mengundang DPR Papua Tengah jalur pengangkatan Otsus serta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi hasil kunjungan lapangan dan reses.

Hal itu dilakukan agar program yang disusun benar-benar menjawab persoalan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Sementara pada hari ketiga, agenda akan dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD yang membahas usulan program dari sumber pendanaan lain di luar dana Otsus.

“Kami ingin ke depan ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, dan MRP agar persoalan daerah bisa diselesaikan bersama sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan masing-masing,” tutupnya. (*)

Reporter: Alvi

Advertisements

Nabire, Papua Tengah | Papuatengah.info — Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (28/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Papua Tengah melalui penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Ia menyebut Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah,” Meki Nawipa menekankan pentingnya memaksimalkan kekuatan daerah sendiri.

Ia menyoroti sektor pertanian, kelautan, serta potensi budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

“Papua Tengah harus dibangun dari kekuatan daerah sendiri. Tanah yang subur, laut yang kaya, serta kekuatan budaya harus menjadi fondasi utama,” tegasnya di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan.

Selain itu, Gubernur memaparkan sejumlah tantangan pembangunan berdasarkan capaian indikator makro tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 60,64, pertumbuhan ekonomi minus 6,01 persen, tingkat kemiskinan 29,45 persen, pengangguran terbuka 3,62 persen, serta gini ratio 0,34.

Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan masih tingginya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan, serta kendala infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah pegunungan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut harus dijawab melalui perencanaan yang terarah, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menekankan agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

“Dana Otsus harus dirasakan masyarakat. Tidak boleh ada program yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Meki Nawipa juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari para bupati se-Papua Tengah, organisasi perangkat daerah (OPD), DPRP, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga masyarakat—untuk bersinergi membangun daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan satu arah dan tujuan bersama, serta semangat kolektif demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik.

Di akhir sambutannya, Gubernur secara resmi membuka Musrenbang RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah. Ia mengajak seluruh peserta bekerja dengan hati, kejujuran, dan tanggung jawab.

“Kalau Papua Tengah maju, Indonesia akan semakin kuat. Dan itu dimulai dari kerja kita hari ini,” pungkasnya. (*)

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membuka Musrenbang RKPD dan Otsus 2027 di Nabire, Senin (28/4/2026).

Pilihan Redaksi :  Jembatan Kalibobo Siap Dibuka 11 September

Advertisements

Nabire, Papua Tengah || Papuatengah.info — Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, semangat kebersamaan dan kesiapsiagaan aparat keamanan terlihat jelas di Nabire. Prajurit Yonif TP 804/DBAY bersama unsur TNI–Polri dan instansi terkait mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Noken 2026 yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Papua Tengah (Bandara Lama Nabire), Kamis (12/3/2026).

Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley memimpin langsung apel tersebut. Ia memimpin jalannya upacara sekaligus membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum Idulfitri.

Sejak awal kegiatan, seluruh unsur yang hadir menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Apel gelar pasukan ini sekaligus menjadi sarana pengecekan kesiapan personel, perlengkapan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan selama operasi berlangsung.

Dalam amanat Kapolri, disampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 bertujuan memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran sekaligus menjaga keamanan masyarakat selama perayaan hari raya.

Berdasarkan data potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun ini, sekitar 143,9 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, seluruh unsur pengamanan harus mempersiapkan langkah antisipatif agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar.

Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polri bersama TNI dan berbagai instansi terkait menggelar Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan sekitar 161.243 personel gabungan.Selain mengerahkan personel, aparat juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu.

Pos-pos tersebut berfungsi sebagai pusat informasi, pelayanan masyarakat, serta titik koordinasi pengamanan selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

Tidak hanya fokus pada jalur transportasi, operasi ini juga menyasar pengamanan 185.607 objek vital di seluruh Indonesia. Objek tersebut meliputi masjid, lokasi pelaksanaan salat Idulfitri, pusat perbelanjaan, objek wisata, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara.

Kapolri juga mengingatkan seluruh personel agar tetap waspada terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, mulai dari kejahatan konvensional, aksi premanisme, balap liar, hingga konflik sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, aparat diminta meningkatkan patroli serta memperkuat koordinasi dengan unsur pengamanan masyarakat.

Di akhir amanatnya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel gabungan yang terlibat dalam operasi ini, termasuk unsur TNI, kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, serta berbagai lembaga dan mitra strategis lainnya.

Keikutsertaan prajurit Yonif TP 804/DBAY dalam apel gelar pasukan ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung pengamanan wilayah Papua Tengah. Kehadiran mereka juga menjadi simbol kuat sinergi TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan merayakan Idulfitri.

Pada akhirnya, pengamanan Lebaran bukan hanya tentang menjaga ketertiban, tetapi juga tentang menghadirkan rasa tenang bagi masyarakat agar dapat merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. (*)

Pilihan Redaksi :  Polda Papua Tengah Peringati HUT Bhayangkara ke-79Kapolda : Jadikan Inspirasi Polri Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya

Advertisements